Buya Syafii: Tidak perlu demonstrasi saat sidang MK

Polisi temukan TKP lima korban tewas kericuhan 22 Mei
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif menjawab pertanyaan awak media di kediamannya, Perumahan Nogotirto II, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)
Jangan demo-demo. Menurut saya demo-demo ini tidak ada gunanya, menghabiskan energi."
Sleman (ANTARA) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif menilai tidak perlu ada lagi aksi massa atau demonstrasi saat sidang gugatan sengketa hasil perolehan suara dalam pemilihan umum presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak ada gunanya.

"Jangan demo-demo. Menurut saya demo-demo ini tidak ada gunanya, menghabiskan energi," kata Syafii Maarif ditemui seusai menerima kunjungan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di kediamannya, Perumahan Nogotirto II, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa.

Kendati demonstrasi diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang, menurut Buya Syafii, jika akhirnya berlangsung seperti peristiwa 22 Mei yang memakan korban maka sebaiknya dihindari.

"Kalau sampai seperti 22 Mei, (ada) mati lagi itu bagaimana, itu anak bangsa," kata Syafii.

Ia berharap dalam sidang gugatan sengketa tersebut, MK bisa bertindak profesional sesuai hukum yang berlaku serta tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun.

"Jalankan hukum dengan baik, independen, tidak ada yang bisa mencampuri, intervensi, itu saja," kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta pelaksanaan Pemilu 2019 betul-betul dievaluasi secara tegas mengingat banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

"Ada KPPS yang mati sekian ratus, itu tidak bener harus ditinjau kembali, harus dievaluasi secara tegas. Nyawa orang itu penting," kata anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Hakim MK pertanyakan konsistensi jawaban saksi BPN

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Dewan Pers segera periksa produk jurnalistik Majalah Tempo Sebelumnya

Dewan Pers segera periksa produk jurnalistik Majalah Tempo

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara Selanjutnya

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara