UU Pemilu mendatang harus selaras dengan putusan MK
Pemangku kepentingan (khususnya DPR RI dan pemerintah) dalam pembentukan dan/atau revisi undang-undang pemilihan umum perlu memperhatikan putusan ...
Pemangku kepentingan (khususnya DPR RI dan pemerintah) dalam pembentukan dan/atau revisi undang-undang pemilihan umum perlu memperhatikan putusan ...
Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Doktor Teguh Purnomo menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 bersifat "erga ...
Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai bahwa aturan penetapan ...
Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Syaiful Wahab mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu mestinya tetap diperlukan, khususnya yang menyangkut ...
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo setuju dilakukannya revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk penyempurnaan aturan terkait ...
Dua orang advokat bernama Heriyanto dan Ramdansyah mengajukan permohonan pengujian UU 7/2017 (UU Pemilu) terkait dengan aturan pengajuan sengketa ...
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Undang-undang Pemilu Tahun 2017 perlu direvisi mengingat munculnya sejumlah masalah pasca ...
Fraksi PPP DPR RI sepakat dilakukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memperbaiki sistem pemilu ke depannya namun tidak ...
Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SHum mengatakan, revisi UU Pemilu bukan ...
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan apresiasi kepada bupati dan wali kota karena telah berhasil meningkatkan kesadaran politik ...