pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Tag: putusan-sengketa-pilpres-2019

MK nilai UU Pemilu sudah beri kepastian hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu terkait jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU ...

MUI Maluku ajak masyarakat tunggu putusan KPU

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku mengajak untuk tetap bersabar dan menunggu pengumuman hasil terakhir pleno penetapan penghitungan suara hasil ...

Charta Politika patuhi putusan MK soal publikasi "quick count"

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan lembaganya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hasil hitung cepat (quick count) baru dapat ...

Putusan MK tidak ganggu proses "quick count", namun hilangkan seni

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mengganggu penyelenggaraan hasil hitung cepat atau ...

Populi Center hormati putusan MK

Peneliti dari lembaga survei Populi Center Dhimas Ramadhan mengatakan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hitung cepat atau ...

KPU: Belum ada putusan Bawaslu soal surat suara di Malaysia

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi ...

KPU apresiasi putusan Mahkamah Konstitusi

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait berbagai hal mengenai penyelenggaraan pemilihan ...

DKPP tolak seluruh pengaduan OSO

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak seluruh pengaduan yang dilayangkan Oesman Sapta Odang atas dugaan pelanggaran kode etik yang ...

KPU-Bawaslu minta MK percepat putusan terkait hitung cepat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat putusan terkait uji materi atau ...

Bamsoet minta Komisi II selesaikan polemik PTUN-KPU

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa dirinya akan meminta Komisi II DPR menyelesaikan polemik hukum antara Pengadilan Tata Usaha Negara ...