MK: Ketua adat tidak memiliki "legal standing"
Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa ketua adat tidak memiliki kedudukan hukum ...
Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa ketua adat tidak memiliki kedudukan hukum ...
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif untuk sembilan provinsi dengan total 64 perkara, ...
Partai Beringin Karya (Berkarya) tidak menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi, ...
Calon anggota legislatif Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, H.M. Zahrul Jihad menggugat hasil perolehan suara partai politik sesama ...
Komisi Pemilihan Umum menghadapi lima perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPD dalam sidang pendahuluan perdana di Mahkamah ...
Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 untuk dapat memahami maksud ...
Calon anggota DPR RI petahana daerah pemilihan Jawa Timur I dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekarto, menggugat KPU dengan rekan satu partainya ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Thomas Dohu mengatakan, sidang gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Dohu, mencatat, ada dua partai politik peserta Pemilu 2019 yang mengajukan ...
Komisioner KPU Hasyim Asyari (ketiga kanan) dan Wahyu Setiawan (kedua kanan) bersama Tim Kuasa Hukum KPU menyerahkan berkas jawaban gugatan sengketa ...