Legislator sebut presiden tidak bisa memihak salah satu paslon

Delapan parpol penuhi ambang batas parlemen, PDIP suara terbanyak
Aria Bima memberikan keterangan kepada wartawan pada acara Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2024). ANTARA/Aris Wasita.
Solo (ANTARA) - Legislator DPR RI Aria Bima menyebut presiden tidak bisa memihak salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden karena kepala negara harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan.

"Ya kan beliau kepala negara, jadi nggak hanya kepala pemerintahan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini di sela acara Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan dengan menjadi kepala negara artinya Jokowi juga menjadi presiden seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

"Ya presidennya Pak Ganjar, Pak Mahfud dan presidennya Pak Anies dan Cak Imin. Jadi bukan hanya presidennya Pak Prabowo dan Gibran," katanya.

Baca juga: Jokowi merespons soal salam dua jari saat di Salatiga

Oleh karena itu, menurut dia sesuai dengan konstitusi artinya Presiden Jokowi harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Artinya berdiri di atas semua kelompok dan golongan," katanya.

Meski demikian, ia enggan menilai perlu atau tidaknya pernyataan tersebut terlontar dari Presiden Jokowi.

"Saya tidak bisa berkomentar. Hanya saya sampaikan tumpah darah Indonesia yang artinya ya berdiri di atas semua kelompok dan golongan termasuk kelompok di dalam kita berkumpul dan berpolitik," katanya.

Baca juga: KPU: UU Pemilu perbolehkan presiden ikut kampanye

Sementara itu, pada kegiatan tersebut disampaikan kepada para peserta yang merupakan paroki se-Kota Solo bahwa tahun politik merupakan keniscayaan setiap lima tahunan.

"Saya cenderung menipiskan perbedaan, ini hanya sebagai teman bermain. Saya ping-pong kan butuh teman bermain, saya badminton kan butuh teman bermain," kata politisi PDIP ini.

Ia mengatakan perbedaan berpolitik dan perbedaan pemilihan capres-cawapres merupakan yang hal yang lumrah.

"Tidak perlu ada permusuhan, kami ingin biar perbedaan ini sebagai bagian dari pilihan yang memberikan harapan," katanya.

Baca juga: Soal presiden boleh kampanye, Airlangga: Itu adalah hak konstitusional
Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara
Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye Sebelumnya

KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye

Herman Deru-Cik Ujang raih 2,2 juta suara pada Pilgub Sumsel 2024 Selanjutnya

Herman Deru-Cik Ujang raih 2,2 juta suara pada Pilgub Sumsel 2024