pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Tag: uu-nomor-7-tahun-2017

Prabowo kunjungi Ponpes Cipasung bahas UU Pesantren

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren saat melakukan kunjungan, pada ...

Pasek harapkan senator terpilih serius perjuangkan UU Provinsi Bali

Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika mengharapkan para senator terpilih hasil Pemilu 2019 dari Pulau Dewata lebih serius memperjuangkan Rancangan ...

Sidang MK, Denny: MK seharusnya tidak dibatasi UU

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) ...

Presiden sebut pemilu perlu dievaluasi

Presiden Joko Widodo memandang perlu pemerintah dan DPR RI mengevaluasi Pemilihan Umum 2019. "Jadi, 'policy' di KPU. Akan ...

Penyelesaian gugatan pilpres harus mengacu UU Pemilu dan Peraturan MK

Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Juri Ardiantoro mengatakan penyelesaian gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan pasangan ...

Berita menarik hukum, dari MK soal UU Pemilu hingga napi Lapas Langkat

Kemarin, Senin (20/5), hingga Selasa dini hari, ada beberapa berita hukum yang masih menarik untuk dibaca antara lain penegasan MK yang menilai UU ...

MK nilai UU Pemilu sudah beri kepastian hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu terkait jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU ...

Polda Jatim tangkap pengancam Presiden Jokowi lewat akun facebook

Kepolisian Daerah Jawa Timur menangkap seorang guru SD Honorer asal Pamekasan, Chairil Anwar, yang mengancam membunuh Presiden Joko Widodo lewat akun ...

UU Pemilu mendatang harus selaras dengan putusan MK

Pemangku kepentingan (khususnya DPR RI dan pemerintah) dalam pembentukan dan/atau revisi undang-undang pemilihan umum perlu memperhatikan putusan ...

Pengamat: putusan MK bersifat "erga omnes"

Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Doktor Teguh Purnomo menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 bersifat "erga ...