MK: Ketua adat tidak memiliki "legal standing"
Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa ketua adat tidak memiliki kedudukan hukum ...
Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa ketua adat tidak memiliki kedudukan hukum ...
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif untuk sembilan provinsi dengan total 64 perkara, Rabu. ...
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif serta alat ...
Partai Beringin Karya (Berkarya) tidak menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi, ...
Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan Papua menjadi provinsi dengan jumlah dapil yang paling ...
Kuasa hukum caleg dari Partai Amanat Nasional, Wahyudi, dikoreksi hakim konstitusi lantaran mengatakan "instruksi" saat akan berbicara ...
Calon anggota legislatif Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, H.M. Zahrul Jihad menggugat hasil perolehan suara partai politik sesama ...
Komisi Pemilihan Umum menghadapi lima perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPD dalam sidang pendahuluan perdana di Mahkamah Konstitusi. ...
Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 untuk dapat memahami maksud ...
Calon anggota DPR RI petahana daerah pemilihan Jawa Timur I dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekarto, menggugat KPU dengan rekan satu partainya ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk sebelas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD (PHPU Legislatif) dari daerah ...