Makassar (ANTARA) - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan menyatakan akan mengawal hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden
2019.
Ketua FUIB Sulsel, Mukhtar Dg Lau pada temu wartawan di Makassar, Kamis, menyampaikan pihaknya yang terdiri atas
berbagai gabungan ormas terus mengikuti jalannya persidangan.
Pihaknya akan terus menyuarakan kebenaran dan siapapun yang menang akan terus dikawal.
"Pascahasil MK, kebenaran akan terus kami suarakan. Siapapun menang kita akan mengawalnya, keadilan harus terus ditegakkan," katanya.
Baca juga: Bambang Widjojanto: Hakim MK tidak bantah adanya kecurangan
Sekjen FUIB Andi Hidayatullah Lukman mengemukakan pihaknya akan fokus pada penegakan keadilan. Hal tersebut didasari atas arah dari keputusan MK yang dinilai belum mampu menunjukkan dan menegakkan keadilan di negeri ini.
Disampaikan bahwa salah satunya pada form C7 yang tidak bisa ditunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa terdapat 27 juta pemilih tidak resmi. Namun KPU tidak bisa menunjukkan daftar hadir form tersebut, sementara selisih pemilih hanya sekitar 17 juta.
"Sesungguhnya kebenaran dan keadilan itu sangat terang dan tidak bisa ditutupi dengan kemungkaran. Keadilan akan terus diperjuangkan," ungkapnya.
Baca juga: MK tidak terima dalil perolehan suara unggul versi Prabowo-Sandiaga
FUIB menyatakan akan terus mencegah
hal-hal yang mendatangkan murka Allah. "Kami menuntut keadilan dan kebenaran," katanya.
2019.
Ketua FUIB Sulsel, Mukhtar Dg Lau pada temu wartawan di Makassar, Kamis, menyampaikan pihaknya yang terdiri atas
berbagai gabungan ormas terus mengikuti jalannya persidangan.
Pihaknya akan terus menyuarakan kebenaran dan siapapun yang menang akan terus dikawal.
"Pascahasil MK, kebenaran akan terus kami suarakan. Siapapun menang kita akan mengawalnya, keadilan harus terus ditegakkan," katanya.
Baca juga: Bambang Widjojanto: Hakim MK tidak bantah adanya kecurangan
Sekjen FUIB Andi Hidayatullah Lukman mengemukakan pihaknya akan fokus pada penegakan keadilan. Hal tersebut didasari atas arah dari keputusan MK yang dinilai belum mampu menunjukkan dan menegakkan keadilan di negeri ini.
Disampaikan bahwa salah satunya pada form C7 yang tidak bisa ditunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa terdapat 27 juta pemilih tidak resmi. Namun KPU tidak bisa menunjukkan daftar hadir form tersebut, sementara selisih pemilih hanya sekitar 17 juta.
"Sesungguhnya kebenaran dan keadilan itu sangat terang dan tidak bisa ditutupi dengan kemungkaran. Keadilan akan terus diperjuangkan," ungkapnya.
Baca juga: MK tidak terima dalil perolehan suara unggul versi Prabowo-Sandiaga
FUIB menyatakan akan terus mencegah
hal-hal yang mendatangkan murka Allah. "Kami menuntut keadilan dan kebenaran," katanya.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
