pemilu.antaranews.com

PEMILU PRESIDEN 2024

Selengkapnya

25.55%

57.81%

16.62%

Data masuk: 99.40%
17-02-2024 16:36 WIB

25.34%

58.08%

16.58%

Data masuk: 99.73%
16-02-2024 16:16 WIB

25.06%

59.08%

15.86%

Data masuk: 99.99%
16-02-2024 05:44 WIB

24.77%

59.19%

16.04%

Data masuk: 99.40%
21-02-2024 15:10 WIB

Tag: parpol-koalisi

Mantan pimpinan KPK: Jangan pilih parpol pengusung eks napi korupsi

26 Februari 2019 18:08

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsI (KPK) Zulkarnain menghimbau masyarakat pemilih harus melihat rekam jejak caleg dan partai politik dalam ...

Golkar klaim parpol pengusung Jokowi-KH Ma'ruf Amin di NTT sangat solid

26 Februari 2019 09:40

Ketua DPD Partai Golkar NTT, Melkianus Laka Lena, mengatakan, partai-partai politik pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden, Jokowi-KH ...

GNPF-PA 212 dukung parpol yang bela ulama

20 Februari 2019 16:51

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menegaskan dukungannya terhadap partai politik berbasis massa Islam ...

Legislator: tidak semua parpol perhatikan kuota caleg perempuan

18 Februari 2019 15:58

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Rahayu Saraswati mengatakan tidak semua partai politik yang menempatkan wakilnya di DPR memperhatikan kuota ...

Parpol KIK belum rencanakan bertemu Jokowi jelang debat

13 Februari 2019 10:57

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum merencanakan bertemu calon ...

Parpol harus memberi pendidikan politik bagi konstituen

11 Februari 2019 14:46

Komisi Pemilihan Umum RI meminta partai politik ikut serta memberikan pendidikan politik kepada konstituen sekaligus menyosialisasikan Pemilu 2019 ...

KH Ma'ruf Amin ingatkan parpol-relawan maksimalkan potensi suara

8 Februari 2019 15:26

Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, mengingatkan para relawan serta partai politik pengusung dan pendukung untuk ...

Akademisi sebut kepala daerah kerap "dibayang-bayangi" kebijakan partai

28 Januari 2019 20:21

Akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Dr Nurliah Nurdin, MA menyatakan kewenangan kepala daerah belum sepenuhnya dijalankan ...