614 personel amankan rapat pleno rekapitulasi suara KPU NTB

Untuk rapat pleno rekapitulasi suara ini, kami menyiagakan 554 personel kepolisian dibantu dua pleton atau 60 orang dari personel TNI

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 614 personel gabungan dari polisi dan TNI disiagakan untuk mengamankan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 7-9 Mei 2019.

"Untuk rapat pleno rekapitulasi suara ini, kami menyiagakan 554 personel kepolisian dibantu dua pleton atau 60 orang dari personel TNI," kata Kapolda NTB Brigjen Polisi Nana Sujana disela-sela pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTB yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Selasa.

Ia menyatakan, penyiagaan personel tersebut dilakukan selama tiga hari mulai 7-9 Mei 2019. "Penyiagaan personel ini selama rapat pleno terbuka rekapitulasi suara berlangsung," tegasnya.

Menurut Kapolda, sejauh ini situasi kerawanan NTB selama proses Pemilu dan Pilpres dalam kondisi kondusif. Hanya saja, ia tidak menampik jika potensi kerawanan selalu ada. Salah satu bentuk kerawanan tersebut yakni unjuk rasa dari pihak-pihak yang tidak puasa terhadap hasil rekapitulasi suara.

"Terkait rapat pleno terbuka, namanya kontestasi pasti ada kalah dan menang. Ada ketidakpuasan sehingga menimbulkan kerawanan seperti protes atau masa yang dispersiapkan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tapi kita sudah maksimalkan pengamanan di rapat pleno terbuka ini," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTB pada 7-9 Mei 2019, sembari menunggu KPU kabupaten/kota menyelesaikan proses rekapitulasi suaranya.

Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan, pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2019, merupakan tahapan akhir dari selurih proses pemilu di NTB.

"Rapat pleno terbuka ini dilakukan setelah setengah dari KPU kabupaten/kota menyelesaikan tahapannya. Karena dari jadwal KPU 25 April sampai 12 Mei. Untuk provinsi dilakukan 7-9 Mei 2019 ujarnya.

Ia menjelaskan, rekapitulasi suara untuk tingkat provinsi ini melibatkan seluruh KPU kabupaten/kota di NTB, saksi calon presiden wakil presiden, saksi partai politik, saksi calon DPD dan saksi dari calon legislatif. Namun, lanjut Suhardi Soud setengah dari KPU kabupaten/kita masih ada yang belum tuntas melaksanakan rekapitulasi suaranya.

"Jadi rapat pleno ini tetap kita lakukan sembari menunggu proses KPU kabupaten/kota menyelesaikan rekapitulasinya," jelas Suhardi.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTB mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian dan TNI.