counter

TNI antisipasi gangguan keamanan pasca-pelaksanaan Pemilu

KPU Gorontalo Utara mengevaluasi fasilitasi kampanye Pemilu 2019
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kiri) serta Danjen Akademi TNI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia (kiri) saat Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XXXIX/2019 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). (ANTARA FOTO/Moch Asim/dok)
Akibat situasi tidak bisa terkendali maka stabilitas keamanan akan terganggu. Ini bisa terjadi ketika pihak-pihak yang bersaing tidak bisa kendalikan diri dan ada aktor yang menopangnya
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan institusinya telah mengantisipasi adanya gangguan keamanan pasca-pelaksanaan Pemilu serentak 2019, salah satunya potensi anarkis masyarakat yang tidak bisa menerima hasil Pemilu.

"Akibat situasi tidak bisa terkendali maka stabilitas keamanan akan terganggu. Ini bisa terjadi ketika pihak-pihak yang bersaing tidak bisa kendalikan diri dan ada aktor yang menopangnya," kata Hadi dalam Rapat Komite 1 DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Hadi mengatakan setelah pelaksanaan Pemilu 2019, pihaknya memprediksi munculnya keberatan terhadap hasil penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu menurut dia terlihat dari munculnya ungkapan ketidakpuasan dan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu meskipun penyelenggara mengatakan tidak ada kecurangan.

"Lalu diprediksi adanya unjuk rasa bahkan penyerangan kantor KPU dan Bawaslu, selain itu hoaks di medsos akan meningkat. Selain itu polarisasi yang terbentuk identitas primordial suku dan agama bisa menimbulkan anarkisme massa," ujarnya.

Menurut Hadi, TNI dengan berbagai satuannya sudah mengambil langkah antisipatif, misalnya, mengumpulkan data potensi konflik dan pengerahan massa.

Selain itu dia menjelaskan, pihaknya membangun pembinanaan teritorial untuk membangun kedewasaan politik di masyarakat yaitu dengan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI.

"Babinsa menyampaikan bahwa perbedaan politik merupakan hal yang normal sehingga tidak perlu memusuhi. Apabila tidak percaya pada penyelenggara Pemilu maka kehidupan demokrasi Indonesia mundur," katanya.

Dia mengingatkan hendaknya masyarakat berkaca pada negara tertentu, yang sebelumnya damai dan berkecukupan, namun saat ini terkoyak-koyak karena perang saudara.

Karena itu menurut dia, peran warga negara sangat penting untuk memberikan pemahaman dan kedewasaan dalam berpolitik.

Anggota DPD RI Aceng Fikri terjaring razia Satpol PP

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Pleno KPU Kota Jambi berjalan aman dan kondusif Sebelumnya

Pleno KPU Kota Jambi berjalan aman dan kondusif

Kajati Sulut pantau kondisi Kejari Kepulauaan Sangihe Selanjutnya

Kajati Sulut pantau kondisi Kejari Kepulauaan Sangihe