Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rabu pagi, menggelar supervisi pengawasan pemungutan suara Pemilu serentak 2019 di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan kerawanan.
Dalam pengawasan pemungutan suara itu, Bawaslu RI mengawasi TPS-TPS yang kekurangan surat suara, mengawasi mobilisasi pegawai pemerintahan kepada pemilih untuk memilih calon tertentu, hingga mengawasi serangan fajar.
Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum Fritz Edward Siregar mengatakan pada Rabu pagi ini bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah kecurangan yang terjadi dalam Pemilu serentak 2019 di antaranya pembagian sembako di Jakarta Barat, pembagian voucher BBM di Jakarta Selatan serta politik uang yang terjadi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.
"Mudah-mudahan nanti malam kami (anggota Bawaslu RI) bisa berkumpul semua untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan hari ini," Fritz Edward Siregar di Jakarta, Rabu.
Sementara itu terkait kekurangan dan keterlambatan pengiriman logistik di Papua, dia meminta KPU agar dapat melaksanakan pemungutan suara guna memenuhi hak masyarakat dalam memilih pemimpin.
"Kami berharap proses pemungutan suara dapat dilaksanakan, sehingga hak rakyat untuk memilih tidak hilang," ujarnya.
Pemilu serentak 2019 tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia.
Pemilu Legislatif 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional dan empat partai lokal di Aceh untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia.
Sementara Pemilu Presiden 2019 diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Dalam pengawasan pemungutan suara itu, Bawaslu RI mengawasi TPS-TPS yang kekurangan surat suara, mengawasi mobilisasi pegawai pemerintahan kepada pemilih untuk memilih calon tertentu, hingga mengawasi serangan fajar.
Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum Fritz Edward Siregar mengatakan pada Rabu pagi ini bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah kecurangan yang terjadi dalam Pemilu serentak 2019 di antaranya pembagian sembako di Jakarta Barat, pembagian voucher BBM di Jakarta Selatan serta politik uang yang terjadi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.
"Mudah-mudahan nanti malam kami (anggota Bawaslu RI) bisa berkumpul semua untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan hari ini," Fritz Edward Siregar di Jakarta, Rabu.
Sementara itu terkait kekurangan dan keterlambatan pengiriman logistik di Papua, dia meminta KPU agar dapat melaksanakan pemungutan suara guna memenuhi hak masyarakat dalam memilih pemimpin.
"Kami berharap proses pemungutan suara dapat dilaksanakan, sehingga hak rakyat untuk memilih tidak hilang," ujarnya.
Pemilu serentak 2019 tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia.
Pemilu Legislatif 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional dan empat partai lokal di Aceh untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia.
Sementara Pemilu Presiden 2019 diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Pewarta: Sugiharto Purnama, M Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
