counter

Pengamat: hal baik Jokowi-Ma'ruf tawarkan optimistime

Calon independen minimal didukung 24 ribu calon pemilih
Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama yang diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga Uno tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie berpendapat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menawarkan optimistime bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang baik. 
 
"Itu well done atau bagus. Tapi penekanannya soal optimistime masih kurang. Tapi poinnya, saya yakin mampu diserap publik," kata Jerry, menanggapi penyampaian debat capres oleh capres Jokowi,  di Jakarta, Kamis. 
 
Menurut dia,  pernyataan Jokowi itu bagi pemilih tradisional sangat luar biasa, tapi bagi pemilih rasional masih tanda tanya. 
 
Ia berharap Jokowi harus keluar dari tekanan yang kuat. Jerry juga menyayangkan dalam pidato awal Jokowi berbicara menggunakan teks, padahal seharusnya sebagai petahana Jokowi tidak perlu menggunakan teks, seperti halnya Prabowo Subianto. 
   
Ia juga menyayangkan Jokowi tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada wakilnya, Ma'ruf untuk menyampaikan pernyatannya.
 
"Jokowi hanya 'single fighter', tak didukung oleh Ma'ruf Amin," katanya. 
 
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo memaparkan visi Indoensia Maju yang menawarkan optimisme bagi masayarkat Indonesia yang berkeadilan.
   
"Saya berkeyakinan semakin maju, demokratis, semakin modern suatu negara, penegakan hukum akan semakin baik," kata Jokowi dalam debat capres-cawapres di gedung Bidakara ini.
   
Menurut Jokowi, bukan hanya hak sipil dan hak politik tapi harus ada pemenuhan hak sosial dan hak ekonomi.
   
"Jadi pilihan kami untuk memajukan ekonomi adalah dengan memberikan akses lahan, akses pendidikan, akses pelayanan, akses terhadap kesehatan, akses permodalan dan akses pembangunan merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang paling dasar," tambah Jokowi.
   
Jokowi mengakui bahwa memang Indonesia masih memiliki beban pelanggaran beban masa lalu karena tidak mudah menyelesaikannya.
   
"Karena kompleksits hukum pembuktian, seharusnya penyelesaian terjadi segera setelah peristiwa terjadi tapi kami berkomitmen menyelesaikan itu," ungkap Jokowi.
 
Untuk dapat menyelesaikannya, maka negara harus didukung reformasi kelembagaan dan budaya taat hukum.
   
"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan melalui perbaikan pemerintahkan, menguatkan KPK, menguatkan sinergi KPK, Kejaksaan dan Kepolisan," tegas Jokowi.
   
Terakhir capres-cawapres nomor urut 01 juga berkomitmen untuk bersikap waspada terhadap terorisme.
   
"Baik melalui engakan hukum maupun pembinaan agama dan kemasyarakatan," kata Jokowi melewati batas 3 menit yang diberikan.

100 hari pemerintahan Jokowi - Ma'ruf, ini yang telah dikerjakan

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
Prabowo: Saya akan pecat aparat hukum yang diskriminatif Sebelumnya

Prabowo: Saya akan pecat aparat hukum yang diskriminatif

Penyerahan data syarat Bakal Calon Pilkada Selanjutnya

Penyerahan data syarat Bakal Calon Pilkada