Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menegaskan, bila nanti dia menjadi presiden Indonesia, dia akan memecat aparat yang melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum.
"Saya akan instruksikan saya akan tegaskan, bahwa tidak boleh diskriminasi atas suku apapun, agama apapun, etnis apapun, jadi intinya, aparat itu tanggungjawab kepala eksekutif, yang menyimpang saya akan pecat," katanya dalam debat perdana calon presiden, yang digelar KPU, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam.
Prabowo menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan terkait HAM. Dalam sesi itu, kedua pasangan calon ditanyakan strategi mengatasi HAM, dan beberapa aspek di dalamnya, di antaranya diskriminasi dan persekusi.
Dalam debat yang dipandu Ira Koesno dan Imam Priyono, Prabowo mengatakan, dalam sistem bernegara, presiden merupakan pejabat tertinggi dalam penegakan hukum. Untuk itu, presiden --yang dia sebut sebagai chief of executive officer-- harus tegas.
Prabowo juga menyampaikan, ia akan memastikan instruksi melarang ada diskriminasi dan persekusi dan melakukan penataran kepada seluruh aparat.
Saat tanggapan tiba, Sandiaga Uno, yang mendampingi Prabowo dan sama-sama mengenakan setelan jas hitam, dasi merah, dan kopiah hitam, menegaskan sikap mereka soal ini. Laki-laki muda berlatar pengusaha ini memberi ilustrasi dari rekaman perjalanannya berkampanye ke banyak titik di Indonesia tentang penegakan HAM ini.
Sementara itu, dalam debat perdana kali ini mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia dan terorisme dengan panelis guru besar hukum UI, Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, ahli tata negara, Bivitri Susanti, dan ahli tata negara, Margarito Kamis.
Debat perdana ini merupkan satu dari lima rangkaian debat yang akan dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu itu juga diamanatkan agar debat disiarkan secara luas kepada masyarakat Indonesia.
Debat calon presiden dan wakil presiden dimulai sejak pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan. Pemilu secara langsung baru diterapkan pada 2004, pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, debat kali ini merupakan "tanding ulang: Jokowi dan Prabowo yang pernah berkompetisi pada 2014, meskipun kini dengan pasangan calon wakil presiden yang berbeda.
Bila pada 2014 pasangan calon wakil presiden dari Jokowi adalah M Jusuf Kalla, pada 2019 Jokowi menggandeng KH Ma'ruf Amin. Sedangkan Prabowo pada 2019 ini menggandeng Sandiaga Uno, setelah sebelumnya pada 2014 lalu berpsangan dengan Hatta Rajasa.
"Saya akan instruksikan saya akan tegaskan, bahwa tidak boleh diskriminasi atas suku apapun, agama apapun, etnis apapun, jadi intinya, aparat itu tanggungjawab kepala eksekutif, yang menyimpang saya akan pecat," katanya dalam debat perdana calon presiden, yang digelar KPU, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam.
Prabowo menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan terkait HAM. Dalam sesi itu, kedua pasangan calon ditanyakan strategi mengatasi HAM, dan beberapa aspek di dalamnya, di antaranya diskriminasi dan persekusi.
Dalam debat yang dipandu Ira Koesno dan Imam Priyono, Prabowo mengatakan, dalam sistem bernegara, presiden merupakan pejabat tertinggi dalam penegakan hukum. Untuk itu, presiden --yang dia sebut sebagai chief of executive officer-- harus tegas.
Prabowo juga menyampaikan, ia akan memastikan instruksi melarang ada diskriminasi dan persekusi dan melakukan penataran kepada seluruh aparat.
Saat tanggapan tiba, Sandiaga Uno, yang mendampingi Prabowo dan sama-sama mengenakan setelan jas hitam, dasi merah, dan kopiah hitam, menegaskan sikap mereka soal ini. Laki-laki muda berlatar pengusaha ini memberi ilustrasi dari rekaman perjalanannya berkampanye ke banyak titik di Indonesia tentang penegakan HAM ini.
Sementara itu, dalam debat perdana kali ini mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia dan terorisme dengan panelis guru besar hukum UI, Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, ahli tata negara, Bivitri Susanti, dan ahli tata negara, Margarito Kamis.
Debat perdana ini merupkan satu dari lima rangkaian debat yang akan dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu itu juga diamanatkan agar debat disiarkan secara luas kepada masyarakat Indonesia.
Debat calon presiden dan wakil presiden dimulai sejak pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan. Pemilu secara langsung baru diterapkan pada 2004, pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, debat kali ini merupakan "tanding ulang: Jokowi dan Prabowo yang pernah berkompetisi pada 2014, meskipun kini dengan pasangan calon wakil presiden yang berbeda.
Bila pada 2014 pasangan calon wakil presiden dari Jokowi adalah M Jusuf Kalla, pada 2019 Jokowi menggandeng KH Ma'ruf Amin. Sedangkan Prabowo pada 2019 ini menggandeng Sandiaga Uno, setelah sebelumnya pada 2014 lalu berpsangan dengan Hatta Rajasa.
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
