Survei: Pemilih PPP, Golkar dan Demokrat belum solid dukung capres

TKN Jokowi-Maruf teruskan iklan sosialisasi nomor rekening
Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019. (kpu-banjarbarukota.go)
Jakarta (ANTARA News) - Survei Populi Center mendapati kurang dari 60 persen pemilih dari PPP, Golkar dan Demokrat akan memilih calon presiden yang didukung oleh partai politiknya.

Hanya 58 persen pemilih partai Golkar yang mendukung pasangan nomor urut satu, Jokowi-Ma'ruf, sama halnya dengan pemilih PPP (47,5 persen). Sedangkan pemilih Partai Demokrat yang akan memilih Prabowo-Sandi 54,5 persen, demikian disampaikan Peneliti Populi Center Dimas Ramadhan di Jakarta, Rabu, saat menyampaikan hasil survei nasional Oktober 2018.

Survei tersebut dilakukan di 34 provinsi 23 September hingga 1 Oktober 2018, melibatkan 1.470 responden dengan proporsi gender, laki-laki dan perempuan masing-masing 50 persen.

Sementara itu, tingkat kesolidan pemilih PDIP dalam memilih Jokowi-Ma'ruf mencapai 90,8 persen, diikuti Nasdem (82,3 persen), PKB (73,0 persen).

Sedangkan di kubu Prabowo-Sandiaga, pemilih Gerindra yang akan memilih pasangan Prabowo-Sandiaga mencapai 86,2 persen, diikuti PKS (70,5 persen), Garuda (85,7 persen) dan PAN (66,7 persen).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasiobal Faldo Maldini dalam kesempatan tersebut mengakui, efek ekor jas (ikutan) akan dirasakan positif oleh partai politik yang mengusung kadernya sebagai calon presiden-wakil presiden. Hal ini mengingat pemilu saat ini berlangsung secara bersamaan baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. 

Maka tidak heran bila pemilih dari parpol yang menjadikan kadernya capres lebih solid. "Bagaimana kemudian partai-partai lain juga dapat merasakan coat tail effect ini," katanya.
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Survei: Penampilan Jokowi paling menarik kalahkan Sandiaga Sebelumnya

Survei: Penampilan Jokowi paling menarik kalahkan Sandiaga

Generasi milenial dalam integritas politik bangsa Selanjutnya

Generasi milenial dalam integritas politik bangsa