Sukoharjo (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak para pendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud untuk mengawasi dugaan pelanggaran dan menekan kecurangan selama Pemilu 2024.
"Maka, (pengawasan) kami kuatkan, ya, teman-teman dari pendukung Ganjar-Mahfud, termasuk partai pengusung dan relawan, untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran yang ada," kata Ganjar usai acara Ngobrol Santai Gen Z dan Milenial di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa malam.
Ganjar mengatakan kecurangan pemilu bisa terjadi jika tim pendukung peserta pemilu berusaha merebut kemenangan dengan cara-cara yang tidak sesuai peraturan.
Selanjutnya, dia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menerapkan koridor aturan yang sama kepada semua peserta pemilu.
"Tim hukum Ganjar-Mahfud yang akan bekerja," tambahnya.
Kedua, Ganjar meminta agar seluruh pendukungnya ikut menjaga agar tidak terjebak dengan perbuatan yang berpotensi melanggar peraturan berlaku.
"Sehingga, potensi-potensi itu selalu kami cermati agar dari kami sendiri jangan melanggar dan melihat antisipasi agar kecurangan tidak terjadi," ujar Ganjar.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia menemukan sebesar 13,6 persen responden beranggapan bahwa penyelenggara pemilu menjadi salah satu pihak yang berpotensi melakukan kecurangan pada Pemilu 2024.
Selain penyelenggara pemilu, beberapa pihak lain yang ditengarai berpotensi melakukan kecurangan ialah pemerintah daerah dengan hasil survei sebanyak 4 persen dan Pemerintah pusat sebesar 2,9 persen dari total responden.
Temuan tersebut menjadi alarm bagi seluruh aparat, baik keamanan, birokrasi, penegak hukum, hingga penyelenggara pemilu, untuk memastikan tetap netral dalam mengawal tahapan menuju pesta demokrasi pada tahun 2024.
"Maka, (pengawasan) kami kuatkan, ya, teman-teman dari pendukung Ganjar-Mahfud, termasuk partai pengusung dan relawan, untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran yang ada," kata Ganjar usai acara Ngobrol Santai Gen Z dan Milenial di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa malam.
Ganjar mengatakan kecurangan pemilu bisa terjadi jika tim pendukung peserta pemilu berusaha merebut kemenangan dengan cara-cara yang tidak sesuai peraturan.
Selanjutnya, dia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menerapkan koridor aturan yang sama kepada semua peserta pemilu.
"Tim hukum Ganjar-Mahfud yang akan bekerja," tambahnya.
Kedua, Ganjar meminta agar seluruh pendukungnya ikut menjaga agar tidak terjebak dengan perbuatan yang berpotensi melanggar peraturan berlaku.
"Sehingga, potensi-potensi itu selalu kami cermati agar dari kami sendiri jangan melanggar dan melihat antisipasi agar kecurangan tidak terjadi," ujar Ganjar.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia menemukan sebesar 13,6 persen responden beranggapan bahwa penyelenggara pemilu menjadi salah satu pihak yang berpotensi melakukan kecurangan pada Pemilu 2024.
Selain penyelenggara pemilu, beberapa pihak lain yang ditengarai berpotensi melakukan kecurangan ialah pemerintah daerah dengan hasil survei sebanyak 4 persen dan Pemerintah pusat sebesar 2,9 persen dari total responden.
Temuan tersebut menjadi alarm bagi seluruh aparat, baik keamanan, birokrasi, penegak hukum, hingga penyelenggara pemilu, untuk memastikan tetap netral dalam mengawal tahapan menuju pesta demokrasi pada tahun 2024.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
