Bandung (ANTARA) - Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu yang memiliki banyak sekali masalah.
Direktur DEEP, Yusfitriadi menilai animo masyarakat yang tinggi terhadap pemilu harus diiringi dengan hal teknis yang cukup matang. Pihaknya mencatat banyak sekali temuan permasalahan pelaksanaan pemilu, baik logistik dan sumber daya manusianya.
"Kami meminta kepada KPU Jawa Barat untuk secepatnya menginventarisasi dan memetakan berbagai masalah yang terjadi pada proses pungut hitung, sebagai bentuk evaluasi yang akan disampaikan kepada KPU RI dan para pemegang kebijakan lainnya," kata Yusfitriadi di Bandung, Selasa.
Menurutnya regulasi yang dibuat untuk Pemilu serentak ini tidak diiringi dengan hal yang bersifat teknis. Maka dari itu penyelenggaraan kurang singkron dan menimbulkan banyak masalah.
"Kita akan menyampaikan ke penyusun kebijakan seperti legislatif, apakah nantinya ada perbaikan, honor KPPS juga sama dengan yang dulu saat bukan Pemilu serentak," kata dia.
Maka dari itu ia menyarankan perlu ada evaluasi bukan hanya di penyelenggara pemilu, tapi juga kepada pemangku kebijakan sehingga nantinya Pemilu berjalan efisien.
"Tidak hanya sekedar internal penyelenggara karena penyelenggara merupakan korban kebijakan, apakah akan dipertahankan pemilu serentak model ini tapi memperbaiki unsur teknis atau akan diubah menjadi pemilu serentak tapi dibedakan antara eksekutif dan legislatif," katanya.
Namun pada Pemilu tahun ini ia rasa ada nilai positifnya yaitu membangun kedewasaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dengan merespon dinamika politik.
"Ini juga sebuah ukuran keberhasilan masyarakat yang partisipasi pemilihnya hampir itu 80 persen," katanya.
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
