Jakarta (ANTARA) - Survei Indo Barometer menyebutkan bahwa mayoritas publik belum mengetahui akan keberadaan tiga kartu "sakti" yang disampaikan Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2019, namun masyarakat menyukai program tersebut.
Ketiga program tersebut yaitu, Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Kartu Pra Kerja (KPK).
"Program-program tersebut disukai masyarakat namun yang kenal atau tahu masih rendah atau di bawah 40 persen," kata peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, terkait program Kartu Sembako Murah, sebanyak 40,5 persen masyarakat mengetahui atau pernah mendengarnya dan yang tidak mengetahui program tersebut sebesar 59,5 persen.
Dari mereka yang tahu atau pernah mendengar, menurut dia, mayoritas masyarakat setuju sebesar 89,9 persen dan yang tidak setuju sebesar 4,9 persen.
Dia mengatakan ada dua alasan teratas alasan masyarakat menyukai program sembako murah, yaitu pertama membantu perekonomian rakyat sebesar 60,6 persen, kedua meringankan beban masyarakat sebesar 14,6 persen.
"Adapun dua alasan teratas masyarakat tidak setuju dengan program tersebut sebab masyarakat menilai pembagian sembako tidak merata sebesar 45,8 persen dan menganggap programnya tidak bermanfaat sebesar 16,7 persen," katanya.
Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) menurut dia, sebanyak 27 persen masyarakat mengetahui program KIP Kuliah dan 73 persen masyarakat tidak tahu.
Dia mengatakan, dari masyarakat yang sudah mengetahui program itu, mayoritas setuju sebesar 85,5 persen dan yang tidak setuju sebesar 6,8 persen.
"Program KIP Kuliah dinilai bermanfaat 33,9 persen dan membantu masyarakat agar dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sebesar 24,2 persen," ujarnya.
Sementara itu menurut Hadi, alasan masyarakat tidak setuju karena pembagiannya tidak merata atau tidak tepat sasaran sebesar 22,7 persen dan ada juga yang mengatakan programnya tidak bermanfaat sebesar 13,6 persen.
Untuk program Kartu Pra Kerja (KPK) menurut dia, sebesar 27,8 persen masyarakat mengetahui akan adanya program tersebut ke depan dan 72,2 persen menyatakan tidak mengetahui.
"Dari masyarakat yang tahu atau pernah mendengar menurut dia, sebesar 69,2 persen mayoritas masyarakat setuju dengan program tersebut dan yang tidak setuju sebesar 22,2 persen," katanya.
Hadi mengatakan program KPK dinilai bermanfaat sebesar 30,3 persen, dengan adanya Kartu Pra Kerja masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan sebesar 18,2 persen.
Sementara itu ada dua alasan tertinggi masyarakat tidak setuju menganggap Kartu Pra Kerja karena tidak mendidik masyarakat sebesar 44,6 persen dan akan mengakibatkan angka pengangguran bertambah sebesar 10,8 persen.
Survei Indo Barometer itu dilakukan pada 15-21 Maret 2019 di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden dan "margin of error" +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Metode penarikan sampel dengan "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara tatap muka dengan mengisi kuesioner.
Ketiga program tersebut yaitu, Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Kartu Pra Kerja (KPK).
"Program-program tersebut disukai masyarakat namun yang kenal atau tahu masih rendah atau di bawah 40 persen," kata peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, terkait program Kartu Sembako Murah, sebanyak 40,5 persen masyarakat mengetahui atau pernah mendengarnya dan yang tidak mengetahui program tersebut sebesar 59,5 persen.
Dari mereka yang tahu atau pernah mendengar, menurut dia, mayoritas masyarakat setuju sebesar 89,9 persen dan yang tidak setuju sebesar 4,9 persen.
Dia mengatakan ada dua alasan teratas alasan masyarakat menyukai program sembako murah, yaitu pertama membantu perekonomian rakyat sebesar 60,6 persen, kedua meringankan beban masyarakat sebesar 14,6 persen.
"Adapun dua alasan teratas masyarakat tidak setuju dengan program tersebut sebab masyarakat menilai pembagian sembako tidak merata sebesar 45,8 persen dan menganggap programnya tidak bermanfaat sebesar 16,7 persen," katanya.
Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) menurut dia, sebanyak 27 persen masyarakat mengetahui program KIP Kuliah dan 73 persen masyarakat tidak tahu.
Dia mengatakan, dari masyarakat yang sudah mengetahui program itu, mayoritas setuju sebesar 85,5 persen dan yang tidak setuju sebesar 6,8 persen.
"Program KIP Kuliah dinilai bermanfaat 33,9 persen dan membantu masyarakat agar dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sebesar 24,2 persen," ujarnya.
Sementara itu menurut Hadi, alasan masyarakat tidak setuju karena pembagiannya tidak merata atau tidak tepat sasaran sebesar 22,7 persen dan ada juga yang mengatakan programnya tidak bermanfaat sebesar 13,6 persen.
Untuk program Kartu Pra Kerja (KPK) menurut dia, sebesar 27,8 persen masyarakat mengetahui akan adanya program tersebut ke depan dan 72,2 persen menyatakan tidak mengetahui.
"Dari masyarakat yang tahu atau pernah mendengar menurut dia, sebesar 69,2 persen mayoritas masyarakat setuju dengan program tersebut dan yang tidak setuju sebesar 22,2 persen," katanya.
Hadi mengatakan program KPK dinilai bermanfaat sebesar 30,3 persen, dengan adanya Kartu Pra Kerja masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan sebesar 18,2 persen.
Sementara itu ada dua alasan tertinggi masyarakat tidak setuju menganggap Kartu Pra Kerja karena tidak mendidik masyarakat sebesar 44,6 persen dan akan mengakibatkan angka pengangguran bertambah sebesar 10,8 persen.
Survei Indo Barometer itu dilakukan pada 15-21 Maret 2019 di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden dan "margin of error" +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Metode penarikan sampel dengan "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara tatap muka dengan mengisi kuesioner.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
