Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjadi langkah tepat karir Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pemerintahan.
“Ini merupakan langkah politik yang sangat tepat bagi AHY dan Partai Demokrat, karena memang selama ini yang kurang dari AHY itu adalah variabel pengalaman yang bisa menjadi dasar bagi dia untuk melangkah ke karier politik dan jenjang selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Beberapa tahun lalu, kata Qodari, ia sudah mengatakan bahwa jika AHY ingin menjadi presiden atau wakil presiden, harus memiliki 3P, yakni penampilan, partai politik dan pengalaman.
Selama ini, Qodari melihat AHY baru memiliki modal 2P, sehingga perlu menambah satu variabel lagi, yakni pengalaman di pemerintahan. Apalagi AHY ke depan ingin melanjutkan karier politiknya dalam kepemimpinan nasional.
“Tetapi untuk ke capres dan cawapres AHY harus punya P yang satu lagi, yaitu pengalaman. Nah latar belakang karier militer, disebut sebagai mayor tidak cukup memadai untuk memberikan keyakinan kepada publik, bahwa dia punya pengalaman yang cukup di pemerintahan,” ungkapnya.
Qodari menuturkan, dengan menduduki jabatan sebagai menteri, AHY sudah memenuhi kekurangan dalam pengalaman pemerintahan.
“Secara garis besar jabatan yang bisa memberikan P itu kepada AHY adalah kepala daerah dan menteri. Kepala daerah sudah pernah dicoba oleh AHY dan waktu itu belum berhasil, karena itu yang paling fleksibel adalah menjadi menteri. Alhamdulillah, saran saya itu pada hari ini dapat terealisasi bagi AHY,” jelasnya.
Kata dia, setelah resmi menjadi menteri, tugas besar bagi AHY adalah menjadi menteri berprestasi, mampu menjalankan tugas dengan target yang telah diberikan Presiden Jokowi dan memenuhi harapan atau membantu masyarakat khususnya pada bidang pertanahan.
"Sebetulnya ini kementerian yang sangat menarik karena interaksinya dengan masyarakat sangat luas, dan dapat menjangkau atau membantu masyarakat dalam skala yang sangat besar khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi,” jelasnya.
Qodari menilai dengan diangkatnya AHY sebagai menteri, hal ini juga menjadi lembaran baru atau sebuah pintu pembuka yang strategis untuk masa depan Partai Demokrat.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
AHY dilantik menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto setelah ia ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Pelantikan AHY dan Hadi digelar bersamaan di Istana Negara, Jakarta pada pukul 11.00 WIB.
Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah
Baca juga: AHY sebut Prabowo mendorong dirinya berperan di pemerintahan ke depan
Baca juga: AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan
“Ini merupakan langkah politik yang sangat tepat bagi AHY dan Partai Demokrat, karena memang selama ini yang kurang dari AHY itu adalah variabel pengalaman yang bisa menjadi dasar bagi dia untuk melangkah ke karier politik dan jenjang selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Beberapa tahun lalu, kata Qodari, ia sudah mengatakan bahwa jika AHY ingin menjadi presiden atau wakil presiden, harus memiliki 3P, yakni penampilan, partai politik dan pengalaman.
Selama ini, Qodari melihat AHY baru memiliki modal 2P, sehingga perlu menambah satu variabel lagi, yakni pengalaman di pemerintahan. Apalagi AHY ke depan ingin melanjutkan karier politiknya dalam kepemimpinan nasional.
“Tetapi untuk ke capres dan cawapres AHY harus punya P yang satu lagi, yaitu pengalaman. Nah latar belakang karier militer, disebut sebagai mayor tidak cukup memadai untuk memberikan keyakinan kepada publik, bahwa dia punya pengalaman yang cukup di pemerintahan,” ungkapnya.
Qodari menuturkan, dengan menduduki jabatan sebagai menteri, AHY sudah memenuhi kekurangan dalam pengalaman pemerintahan.
“Secara garis besar jabatan yang bisa memberikan P itu kepada AHY adalah kepala daerah dan menteri. Kepala daerah sudah pernah dicoba oleh AHY dan waktu itu belum berhasil, karena itu yang paling fleksibel adalah menjadi menteri. Alhamdulillah, saran saya itu pada hari ini dapat terealisasi bagi AHY,” jelasnya.
Kata dia, setelah resmi menjadi menteri, tugas besar bagi AHY adalah menjadi menteri berprestasi, mampu menjalankan tugas dengan target yang telah diberikan Presiden Jokowi dan memenuhi harapan atau membantu masyarakat khususnya pada bidang pertanahan.
"Sebetulnya ini kementerian yang sangat menarik karena interaksinya dengan masyarakat sangat luas, dan dapat menjangkau atau membantu masyarakat dalam skala yang sangat besar khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi,” jelasnya.
Qodari menilai dengan diangkatnya AHY sebagai menteri, hal ini juga menjadi lembaran baru atau sebuah pintu pembuka yang strategis untuk masa depan Partai Demokrat.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
AHY dilantik menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto setelah ia ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Pelantikan AHY dan Hadi digelar bersamaan di Istana Negara, Jakarta pada pukul 11.00 WIB.
Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah
Baca juga: AHY sebut Prabowo mendorong dirinya berperan di pemerintahan ke depan
Baca juga: AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan
Pewarta: Fauzi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
