Arosuka, Sumatera Barat (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Yetty Aswaty, meminta masyarakat menghormati perbedaan pilihan agar tetap menjaga suasana sejuk dan kondusif menghadapi Pemilu 2019.
"Memberi dukungan, itu hal biasa dalam politik. Akan tetapi jangan sampai hubungan kekerabatan menjadi renggang karena berbeda pilihan. Jangan sampai beda pilihan dijadikan alasan untuk memutus hubungan silaturahmi dengan saudara," katanya di Arosuka, Kamis.
Menurut Politisi Golkar ini, pengalaman tahun lalu harus dijadikan sebagai pembelajaran dan bahan koreksi diri sejauh mana kedewasaan dalam berpolitik.
"Dalam sebuah pemilihan sudah biasa terjadi pro dan kontra, mendukung atau tidak mendukung. Akan tetapi janganlah ini sampai menimbulkan gesekan," ujarnya.
Biarkanlah semua proses berjalan dinamis sehingga Pemilu bisa melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, wakil rakyat yang terpilih murni karena keinginan rakyat, bukan wakil rakyat hasil politik transaksional.
Ia menyebutkan jika Pemilu telah melahirkan seorang wakil yang sesuai dengan harapan rakyat, berarti nagari itu telah melahirkan seorang tokoh yang dipundaknya tertumpang banyak harapan.
Untuk mewujudkan berbagai harapan itu, tak cukup hanya dilakukan pemimpin itu saja, melainkan diperlukan bantuan banyak pihak, termasuk pesaing dan tokoh masyarakat yang berseberangan pendapat saat Pemilu.
“Jika sebelum Pemilu tugas berat calon legislatif adalah membuat orang menjatuhkan pilihan kepadanya, maka setelah Pemilu tugasnya adalah memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk aspirasi kompetitornya saat Pemilu,” katanya.
Untuk merangkul semua pihak, kata politisi Golkar ini, harus menjalin silaturahmi dengan semua pihak dan membuang jauh-jauh keinginan untuk balas dendam.
"Kalau dendam yang dikemukakan maka aspirasi masyarakat hanya akan menjadi ota lapau dan tak pernah terwujud," sebutnya.
Bagi calon legislatif yang terpilih jangan pulalah menjadi sombong dan merasa menjadi tokoh masyarakat.
Berdasarkan hasil Pemilu pada 2014 lalu, di Kabupaten Solok tak satupun anggota DPRD yang berhasil meraih kursi penuh. Ini artinya tidak satupun anggota DPRD sekarang yang benar-benar tokoh masyarakat.
“Itu artinya seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok membutuhkan bantuan berbagai pihak untuk melaksanakan tugasnya di DPRD,” ujarnya.
"Memberi dukungan, itu hal biasa dalam politik. Akan tetapi jangan sampai hubungan kekerabatan menjadi renggang karena berbeda pilihan. Jangan sampai beda pilihan dijadikan alasan untuk memutus hubungan silaturahmi dengan saudara," katanya di Arosuka, Kamis.
Menurut Politisi Golkar ini, pengalaman tahun lalu harus dijadikan sebagai pembelajaran dan bahan koreksi diri sejauh mana kedewasaan dalam berpolitik.
"Dalam sebuah pemilihan sudah biasa terjadi pro dan kontra, mendukung atau tidak mendukung. Akan tetapi janganlah ini sampai menimbulkan gesekan," ujarnya.
Biarkanlah semua proses berjalan dinamis sehingga Pemilu bisa melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, wakil rakyat yang terpilih murni karena keinginan rakyat, bukan wakil rakyat hasil politik transaksional.
Ia menyebutkan jika Pemilu telah melahirkan seorang wakil yang sesuai dengan harapan rakyat, berarti nagari itu telah melahirkan seorang tokoh yang dipundaknya tertumpang banyak harapan.
Untuk mewujudkan berbagai harapan itu, tak cukup hanya dilakukan pemimpin itu saja, melainkan diperlukan bantuan banyak pihak, termasuk pesaing dan tokoh masyarakat yang berseberangan pendapat saat Pemilu.
“Jika sebelum Pemilu tugas berat calon legislatif adalah membuat orang menjatuhkan pilihan kepadanya, maka setelah Pemilu tugasnya adalah memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk aspirasi kompetitornya saat Pemilu,” katanya.
Untuk merangkul semua pihak, kata politisi Golkar ini, harus menjalin silaturahmi dengan semua pihak dan membuang jauh-jauh keinginan untuk balas dendam.
"Kalau dendam yang dikemukakan maka aspirasi masyarakat hanya akan menjadi ota lapau dan tak pernah terwujud," sebutnya.
Bagi calon legislatif yang terpilih jangan pulalah menjadi sombong dan merasa menjadi tokoh masyarakat.
Berdasarkan hasil Pemilu pada 2014 lalu, di Kabupaten Solok tak satupun anggota DPRD yang berhasil meraih kursi penuh. Ini artinya tidak satupun anggota DPRD sekarang yang benar-benar tokoh masyarakat.
“Itu artinya seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok membutuhkan bantuan berbagai pihak untuk melaksanakan tugasnya di DPRD,” ujarnya.
Pewarta: Syahrul Rahmat dan Tri Asmaini
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
