counter

PARA Syndicate nilai debat capres-cawapres minim sajikan data

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Deputi Direktur Eksternal PARA Syndicate Jusuf Suroso (kedua dari kiri). (Rangga Jingga)
Diharapkan kedua pasangan capres-cawapres lebih banyak memberikan data dalam debat selanjutnya, agar kebimbangan publik terjawab.

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Direktur Eksternal PARA Syndicate Jusuf Suroso menilai kedua pasangan capres-cawapres sangat minim menyajikan data pada setiap argumentasi yang disampaikan dalam debat pertama tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme. 

"Seharusnya perdebatan kemarin, argumentasinya disertai data-data yang valid," kata Jusuf dalam diskusi bertema Bedah Visi Misi Capres dan Telaah Debat Capres Pertama, yang diselenggarakan PARA Syndicate di Jakarta, Jumat. 

Dia mencontohkan, berdasarkan data, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB sempat melakukan pemecatan massal terhadap aparatur sipil negara yang terkait tindak pidana korupsi. 

Namun, hal itu tidak disajikan capres Jokowi selaku petahana dalam debat. 

Jokowi, kata dia, juga bisa menjelaskan keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir 500 situs teroris sepanjang 2018, dan bisa mengklaim 2018 relatif aman dari kegiatan berbau teroris. 

Tetapi data-data tersebut juga tidak dimunculkan Jokowi dalam debat. 

Sementara pasangan calon nomor 02 Prabowo-Sandiaga, menurutnya, juga tidak menyajikan data dalam menyampaikan argumentasinya. 

Saat Prabowo menyatakan akan mencegah korupsi dengan menaikkan gaji penyelenggara negara, Prabowo tidak menjelaskan seperti apa atau seberapa besar kenaikan gaji, yang dapat mencegah penyelenggara negara tidak melakukan korupsi. 

Terlebih, kata Jusuf, sejatinya besaran gaji penyelenggara negara hanya salah satu pemicu terjadinya korupsi. Menurut dia, penyebab lain korupsi adalah keinginan menjadi kaya raya. 

"Kalau gaji delapan juta, seabad juga tidak akan kaya raya, tapi itu kan kemampuan negara. Paslon 02 juga tidak menyebutkan seperti apa kenaikan gajinya," kata dia. 

Jusuf mengatakan sejatinya Prabowo bisa mencuri hati publik jika dalam narasinya menjanjikan akan memenuhi kebutuhan penyelenggara negara. 

"Memenuhi kebutuhan penyelenggara negara dengan menaikkan gaji itu berbeda, karena memenuhi kebutuhan itu termasuk sandang, pangan, papan, kebutuhan keluarga termasuk kesehatan. Memenuhi kebutuhan penyelenggara negara akan menjadi gagasan anyar yang akan diapresiasi publik," jelasnya. 

Sementara janji menaikkan gaji penyelenggara negara adalah hal yang sudah sering dijanjikan calon pemimpin sehingga menjadi sebuah hal yang normatif. 

Dia juga mencermati, Prabowo mengatakan masalah terorisme disebabkan ketidakadilan pemerintahan saat ini. Tetapi lagi-lagi tudingan itu menurutnya tidak disertai data. 

Dia menyarankan tim Prabowo melakukan riset kecil dengan meminta pernyataan mantan pelaku teror untuk mendukung argumentasinya.

Prabowo juga masih berargumentasi seolah terorisme berasal dari faktor eksternal Indonesia, atau ada keterlibatan internasional. 

"Itu boleh jadi dari faktor eksternal, tapi penjelasannya lagi-lagi berhenti disitu saja, tidak ada data yang tersaji dengan apik," ulasnya. 

Lebih jauh dia juga menyayangkan masalah narkoba tidak dimasukkan atau tidak mengemuka dalam debat pertama.

Padahal, kata dia, masalah narkoba lebih serius dibandingkan terorisme, karena merusak generasi penerus bangsa. 

Dia pun berharap kedua pasangan capres-cawapres lebih banyak memberikan data dalam debat selanjutnya, agar kebimbangan publik terjawab.

 
Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
Ahmad Basarah: Masyarakat jangan terpengaruh provokasi elit politik Sebelumnya

Ahmad Basarah: Masyarakat jangan terpengaruh provokasi elit politik

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta