pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Prabowo Subianto: Gaji kepala daerah harus besar hindari korupsi

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto -Sandiaga Uno, bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat perdana itu mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).


Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu cara meminimalkan korupsi di kalangan pejabat adalah dengan menaikkan gaji kepala daerah.

Prabowo mengatakan, perlu ada terobosan dengan menaikkan gaji kepala daerah, pejabat daerah dan pejabat negara; untuk meminimalkan perilaku korupsi.

"Jadi saya kira seorang kepala pemerintah, eksekutif, kalau benar-benar niat memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan pejabat publik itu sangat besar," kata Prabowo menanggapi pertanyan debat perdana calon presiden, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam.

Dalam tema debat tentang korupsi dan terorisme, Prabowo menjawab pertanyaan di amplop A, yakni: Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi; sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi tidak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?

Prabowo juga mengatakan, perlu ada langkah konkret dan praktis untuk menghindarkan perilaku koruptif di kalangan pejabat daerah. Dia menyoroti gaji kepala daerah yang kecil itu dapat memicu gubernur, bupati, dan wali kota untuk korupsi.

"Bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp8 juta, kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang lebih besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis," kata Prabowo.

Selain itu, dia mengatakan biaya kampanye di media massa juga perlu ditiadakan sehingga pemilu dan pilkada di Indonesia berbiaya murah.

"Kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye. Sebagai contoh, TV adalah milik rakyat, dunia maya; jadi tidak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV, demikian juga radio, demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu," ujarnya. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Prabowo: Terorisme karena ketidakadilan dan keputusasaan Sebelumnya

Prabowo: Terorisme karena ketidakadilan dan keputusasaan

KPU dukung revisi UU Pemilu Selanjutnya

KPU dukung revisi UU Pemilu