Konsumsi dan belanja masyarakat meningkat. Salah satunya terlihat dari peningkatan permintaan di usaha kuliner atau rumah makan
Medan (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 telah menggerakkan perekonomian Sumatera Utara.
"Konsumsi dan belanja masyarakat meningkat. Salah satunya terlihat dari peningkatan permintaan di usaha kuliner atau rumah makan yang bisa tiga kali lebih tinggi dari hari normal," ujar Gunawan di Medan, Sumut, Minggu.
Menurut dia, kenaikan konsumsi dan belanja masyarakat itu tidak lepas dari masifnya peredaran uang saat Pemilu 2024.
Hal itu karena pesta demokrasi tersebut merekrut banyak pekerja sementara, seperti anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang menerima upah dari pemerintah.
Kemudian, Gunawan menambahkan, para peserta Pemilu 2024 juga menggelontorkan uang untuk membayar jasa saksi dan relawan.
Baca juga: Pengamat: Pembangunan infrastruktur wajib dilanjutkan pascapemilu
Baca juga: Moderenisasi terminal penting untuk mempermudah pengguna angkutan umum
Itu belum lagi pergerakan uang pada masa kampanye, di mana para peserta Pemilu 2024 aktif mencetak alat peraga, contohnya baliho, spanduk dan lain-lain.
"Anggaran yang dikeluarkan pemerintah termasuk melalui KPU dan para kontestan membuat ekonomi Sumut menggeliat," kata Gunawan.
Pada Rabu (14/2), Sumut bersama seluruh provinsi di Indonesia melaksanakan Pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten-kota.
Di provinsi beribu kota Medan itu ada 45.875 TPS yang tersebar di 33 kabupaten dan kota, 455 kecamatan, 5.417 desa serta 693 kelurahan.
Jumlah anggota KPPS Pemilu 2024 di Sumut mencapai 321.125 orang dan pengawas TPS 45.875 orang.
Adapun honor ketua KPPS dari pemerintah yakni Rp1.200.000 dan anggota Rp1.100.000.
Adapun KPU Sumut menetapkan 10.853.940 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 yang terdiri dari 5.360.844 laki-laki dan 5.493.096 perempuan.
Baca juga: Pengamat: Revisi aturan PLTS Atap mampu hindari kerugian negara
Baca juga: Pengamat: Pembangunan infrastruktur wajib dilanjutkan pascapemilu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
