Makassar (ANTARA) - Forum Komunikasi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)/Ketua STISIP PTS se-Indonesia (FK-DKISIP) membentuk Tim Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai wujud tanggung jawab untuk mendorong terwujudnya Pemilu berkualitas.
"Pemilu merupakan sarana demokrasi yang pelaksanaannya harus makin berkualitas dan kami merasa bertanggungjawab mengawal pemilu berkualitas," ujar Ketua Umum FK-DKISIP Prof Samugyo Ibnu Redjo melalui keterangannya di Makassar, Sabtu.
Dalam kaitan itu, organisasi yang berdiri pada 4 Juli 2020 telah mendapat akreditasi dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024, sehingga mempunyai otoritas untuk memantau pemilu 2024.
Prof Samugyo menjelaskan keterlibatan dalam pemantauan pemilu bukan hanya formalitas sebagai realisasi program kerja pengurus organisasi, namun hal ini menjadi yang lebih esensial karena dengan menjadi pemantau pemilu maka para dekan dan dosen akan menunjukkan tanggung jawab akademiknya bagi peningkatan kualitas demokrasi.
Dr Tatang Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Sekje) FK-DKISIP menerangkan bahwa forum yang menghimpun 200 lebih dekan FISIP/Ketua STISIP dari berbagai daerah ini melibatkan 180 orang dosen dari Papua sampai Aceh sebagai pemantau.
"Tahapan pemilu yang akan dipantau adalah pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024," ujarnya.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bandung itu mengatakan bahwa kegiatan itu bagi dosen dapat diklaim sebagai bukti kinerja pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, hasil kegiatannya dapat diolah menjadi bentuk artikel sehingga dapat dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding forum ilmiah.
"Bahkan sangat dimungkinkan pula untuk menjadi karya penelitian, sekurang-kurangnya bertipe eksploratif," ujarnya.
Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia yang juga anggota pemantau Dr Heri Herdiawanto menambahkan bahwa pemilu 2024 adalah perwujudan daulat rakyat Indonesia untuk kesinambungan pembangunan nasional.
Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi elektoral memiliki peran penting dan strategis karena potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu selalu muncul.
"Pencegahan, pengawasan dan penindakan pemilu tidak cukup mengandalkan Bawaslu, maka pemantau Pemilu FK-DKISIP akan besar peranannya dalam membantu mewujudkan pemilu jujur dan adil," ujarnya.
Pemantauan yang akan berlangsung di 30 propinsi menyebar di wilayah NKRI dan diharapkan bisa berjalan lancar dan sukses.
Anggota pemantau Dr Nani Harlinda yang juga Dekan FISIP Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar menegaskan bahwa pemantauan pemilu merupakan langkah positif, kolaborasi lintas kampus dan provinsi dapat meningkatkan kualitas pemantauan serta memberikan perspektif yang lebih luas terhadap dinamika Pemilu.
"Partisipasi dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga dapat memberikan kontribusi akademis yang berharga dalam evaluasi proses Pemilu," kata Nani.
Anggota pemantau lainnya yakni Witri Cahyati yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Sangga Buana Bandung menerangkan bahwa dengan menjadi anggota tim pemantau pemilu diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mensukseskan pesta demokrasi itu.
"Harapannya semoga langkah ini dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang terjadi di lapangan," katanya.
"Pemilu merupakan sarana demokrasi yang pelaksanaannya harus makin berkualitas dan kami merasa bertanggungjawab mengawal pemilu berkualitas," ujar Ketua Umum FK-DKISIP Prof Samugyo Ibnu Redjo melalui keterangannya di Makassar, Sabtu.
Dalam kaitan itu, organisasi yang berdiri pada 4 Juli 2020 telah mendapat akreditasi dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024, sehingga mempunyai otoritas untuk memantau pemilu 2024.
Prof Samugyo menjelaskan keterlibatan dalam pemantauan pemilu bukan hanya formalitas sebagai realisasi program kerja pengurus organisasi, namun hal ini menjadi yang lebih esensial karena dengan menjadi pemantau pemilu maka para dekan dan dosen akan menunjukkan tanggung jawab akademiknya bagi peningkatan kualitas demokrasi.
Dr Tatang Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Sekje) FK-DKISIP menerangkan bahwa forum yang menghimpun 200 lebih dekan FISIP/Ketua STISIP dari berbagai daerah ini melibatkan 180 orang dosen dari Papua sampai Aceh sebagai pemantau.
"Tahapan pemilu yang akan dipantau adalah pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024," ujarnya.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bandung itu mengatakan bahwa kegiatan itu bagi dosen dapat diklaim sebagai bukti kinerja pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, hasil kegiatannya dapat diolah menjadi bentuk artikel sehingga dapat dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding forum ilmiah.
"Bahkan sangat dimungkinkan pula untuk menjadi karya penelitian, sekurang-kurangnya bertipe eksploratif," ujarnya.
Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia yang juga anggota pemantau Dr Heri Herdiawanto menambahkan bahwa pemilu 2024 adalah perwujudan daulat rakyat Indonesia untuk kesinambungan pembangunan nasional.
Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi elektoral memiliki peran penting dan strategis karena potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu selalu muncul.
"Pencegahan, pengawasan dan penindakan pemilu tidak cukup mengandalkan Bawaslu, maka pemantau Pemilu FK-DKISIP akan besar peranannya dalam membantu mewujudkan pemilu jujur dan adil," ujarnya.
Pemantauan yang akan berlangsung di 30 propinsi menyebar di wilayah NKRI dan diharapkan bisa berjalan lancar dan sukses.
Anggota pemantau Dr Nani Harlinda yang juga Dekan FISIP Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar menegaskan bahwa pemantauan pemilu merupakan langkah positif, kolaborasi lintas kampus dan provinsi dapat meningkatkan kualitas pemantauan serta memberikan perspektif yang lebih luas terhadap dinamika Pemilu.
"Partisipasi dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga dapat memberikan kontribusi akademis yang berharga dalam evaluasi proses Pemilu," kata Nani.
Anggota pemantau lainnya yakni Witri Cahyati yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Sangga Buana Bandung menerangkan bahwa dengan menjadi anggota tim pemantau pemilu diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mensukseskan pesta demokrasi itu.
"Harapannya semoga langkah ini dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang terjadi di lapangan," katanya.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
