Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kunjungan kerja adalah salah satu pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau,” kata Muhadjir ketika memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat.
Baca juga: Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Ia mengaku sangat mengenal pola kepemimpinan itu karena pernah mendampingi Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah-daerah selama satu periode. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di lapangan.
Selain itu, kata dia, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera membelanjakan APBN pada awal tahun, sehingga semua program mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2024, termasuk bantuan sosial (bansos) yang merupakan salah satu bagian dalil permohonan pemohon perkara PHPU Pilpres.
“Di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, memeriksa apa betul semuanya sudah ter-deliver, sekaligus untuk mendapatkan umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu,” ujarnya.
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog sekaligus membagikan bansos ketika berkunjung ke daerah.
Baca juga: Arief Hidayat jelaskan alasan MK tak panggil Jokowi
Ia menyebut pertemuan Jokowi tersebut hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang menerima manfaat bansos.
“Kalau ada 40 titik yang dikunjungi dan per titik ada terdapat 20 ribu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kan ada 800 ribu orang. Masa 800 ribu orang dalam kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?” ungkap Muhadjir.
Terlebih, kata dia, pada akhir masa kepemimpinannya, Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas, sehingga kedatangannya ke daerah sekaligus memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak.
“Menurut saya, apabila ada daerah yang sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis yang diberikan ke daerah itu,” ujarnya.
Baca juga: Menkeu: Tak ada perubahan anggaran bansos Kemensos pada 2024
Oleh karena itu, ia menyimpulkan terlalu mustahil apabila penyerahan bansos secara simbolis dalam 100 kunjungan bisa mempengaruhi pilihan masyarakat secara nasional.
“Saya kira, doesn't make sense (tidak masuk akal),” ujarnya.
Atas pernyataan tersebut, Ketua MK Suhartoyo pun mengingatkan Muhadjir untuk tidak memberikan pendapat pribadi.
“Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu,” kata Suhartoyo.
“Saya kira itu yang bisa saya sampaikan,” pungkas Muhadjir.
Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk dimintai keterangan.
Baca juga: Arief Hidayat jelaskan alasan MK tak panggil Jokowi
Baca juga: Sebanyak 1.640 personel gabungan amankan sidang PHPU di MK
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
