Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi usulan soal penghentian pembagian bantuan sosial (bansos) selama Pemilu 2024.
Menurut Ari, Pemerintah menjalankan program bansos karena memikirkan rakyat, terutama keluarga miskin, yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
"Karena tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ari menegaskan bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR.
"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," tambahnya.
Baca juga: PPP: Pemberian bansos di masa kampanye riskan dipolitisasi
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Selain menyalurkan bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur permukiman, baik di desa, kawasan perdesaan, maupun perkotaan.
"Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024," tutur Ari.
Dia pun memastikan target sasaran bansos sudah jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data-data sesuai nama dan alamat.
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
"Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan penyasaran program untuk menekan exclusion error, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran," jelasnya.
Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah dan pemerintah desa.
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ujar Ari Dwipayana.
Baca juga: Muhaimin setuju penyaluran bansos ditunda selama proses pemilu
Sebelumnya, Minggu (31/12), Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sempat mendapat kritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bansos selama Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, mengatakan usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin.
"Kasihan kalau menunda. Mungkin teman-teman yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi, kalau yang menggantungkan dan ditunda, berasa banget efeknya. Janganlah, kasihan masyarakat," kata Grace.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.
Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.
"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung.
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
