Indramayu (ANTARA) - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo heran persoalan pupuk langka menjadi pembahasan petani saat dialog di Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu.
"Katanya pupuk langka di Jawa Tengah saja, ternyata di sini nasibnya juga sulit mendapatkan pupuk yang sesuai kebutuhan," kata Ganjar.
Kesulitan yang dialami petani di Indramayu itu membuat Ganjar semakin yakin untuk membereskan program satu data di Indonesia khususnya data pertanian.
Agar permasalahan sebenarnya yang dialami petani terkait pupuk bisa dibenahi secara maksimal di lapangan.
"Di mana pembenahan dilakukan agar distribusi pupuk menutup kebutuhan. Tadi disebut, rasa-rasanya memang jumlahnya yang perlu ditambah, rasa-rasanya ya," kata Ganjar.
Namun, menurut Ganjar, bukan hanya soal jumlah pupuk yang ditambah, tapi prinsip tepat waktu dalam distribusi pupuknya juga diperhatikan.
"Percuma pupuk datang saat petani sedang tidak menanam. Maka harus tepat waktu," kata Ganjar.
Pupuk bersubsidi juga harus tepat sampai kepada petani yang berhak. Dasar seorang petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi yaitu memiliki lahan maksimal dua hektare.
"Kalau yang punya lahan lebih dari dua hektare tidak berhak mendapat subsidi, tapi praktiknya mesti jujur ya. Jadi jumlahnya ditambah tapi mencatatnya harus benar, itulah mengapa kita membutuhkan satu data pertanian," ujar Ganjar.
Selain pupuk, Ganjar juga mencermati keluhan petani soal pengairan di sawah yang kurang melimpah. Solusi sudah disiapkan Presiden Joko Widodo dengan membangun bendungan di Subang, Jawa Barat.
Tapi selama bendungan yang itu sedang diproses oleh presiden, warga Kecamatan Bangodua kini hanya bergantung besar kecilnya debit air mengalir dari Bendungan Cipanas, Kabupaten Sumedang.
Ketiga, Ganjar juga menyerap aspirasi kelompok wanita tani Indramayu terkait keberpihakan pemerintah untuk mendukung pemakaian benih padi unggulan dari Indramayu secara nasional.
Terakhir, soal jatah pembelian BBM bersubsidi sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok tani (15 liter) bisa ditingkatkan sampai mencukupi kebutuhan penggunaan harian traktor sebesar 20 liter.
Baca juga: Ekonom sayangkan cawapres tak dalami penguatan daya beli masyarakat
Baca juga: Bawaslu Gunungkidul butuh 2.709 pengawas TPS pada Pemilu 2024
"Katanya pupuk langka di Jawa Tengah saja, ternyata di sini nasibnya juga sulit mendapatkan pupuk yang sesuai kebutuhan," kata Ganjar.
Kesulitan yang dialami petani di Indramayu itu membuat Ganjar semakin yakin untuk membereskan program satu data di Indonesia khususnya data pertanian.
Agar permasalahan sebenarnya yang dialami petani terkait pupuk bisa dibenahi secara maksimal di lapangan.
"Di mana pembenahan dilakukan agar distribusi pupuk menutup kebutuhan. Tadi disebut, rasa-rasanya memang jumlahnya yang perlu ditambah, rasa-rasanya ya," kata Ganjar.
Namun, menurut Ganjar, bukan hanya soal jumlah pupuk yang ditambah, tapi prinsip tepat waktu dalam distribusi pupuknya juga diperhatikan.
"Percuma pupuk datang saat petani sedang tidak menanam. Maka harus tepat waktu," kata Ganjar.
Pupuk bersubsidi juga harus tepat sampai kepada petani yang berhak. Dasar seorang petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi yaitu memiliki lahan maksimal dua hektare.
"Kalau yang punya lahan lebih dari dua hektare tidak berhak mendapat subsidi, tapi praktiknya mesti jujur ya. Jadi jumlahnya ditambah tapi mencatatnya harus benar, itulah mengapa kita membutuhkan satu data pertanian," ujar Ganjar.
Selain pupuk, Ganjar juga mencermati keluhan petani soal pengairan di sawah yang kurang melimpah. Solusi sudah disiapkan Presiden Joko Widodo dengan membangun bendungan di Subang, Jawa Barat.
Tapi selama bendungan yang itu sedang diproses oleh presiden, warga Kecamatan Bangodua kini hanya bergantung besar kecilnya debit air mengalir dari Bendungan Cipanas, Kabupaten Sumedang.
Ketiga, Ganjar juga menyerap aspirasi kelompok wanita tani Indramayu terkait keberpihakan pemerintah untuk mendukung pemakaian benih padi unggulan dari Indramayu secara nasional.
Terakhir, soal jatah pembelian BBM bersubsidi sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok tani (15 liter) bisa ditingkatkan sampai mencukupi kebutuhan penggunaan harian traktor sebesar 20 liter.
Baca juga: Ekonom sayangkan cawapres tak dalami penguatan daya beli masyarakat
Baca juga: Bawaslu Gunungkidul butuh 2.709 pengawas TPS pada Pemilu 2024
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
