Gibran beberkan langkah untuk buka 19 juta lapangan kerja

Jika empat langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membeberkan langkah-langkah untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia saat menyampaikan visi dan misi dalam debat cawapres KPU RI.

Langkah tersebut adalah melanjutkan hilirisasi di berbagai bidang, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, dan digital; melanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris; menggenjot ekonomi kreatif; dan menggenjot UMKM.

"Jika empat langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan," kata dia di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surakarta tersebut juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan merupakan sebuah kewajiban. Ia menyebut investasi di luar Pulau Jawa sudah mencapai angka 53 persen.

Baca juga: Airlangga: Proyek strategis nasional akan buka 19 juta lapangan kerja

Baca juga: Pandemi COVID-19 berdampak pada 29 juta penduduk usia kerja

Lebih lanjut, ia menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkelanjutan di Pulau Kalimantan menjadi simbol pemerataan dan transformasi pembangunan di Indonesia, sehingga akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru.

"Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja," imbuh Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin 13 Desember 2023.

Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama antar-capres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.