Tag: putusan

Komisi II: Putusan MK soal ASN tak netral demi pilkada "luber-jurdil"

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyambut baik Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan putusan terkait persoalan hukuman bagi ...

EU denda Meta 800 juta dolar AS atas pelanggaran aturan antipakat

Komisi Eropa pada Kamis (14/11) menjatuhkan denda kepada perusahaan teknologi Amerika Serikat Meta sebesar 797,72 juta euro atau 837,61 juta dolar AS ...

Komisi II akan bahas putusan MK pilkada ulang 2025 dengan KPU-Bawaslu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya akan mengagendakan pembahasan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas ...

Mahkamah Konstitusi berkomitmen jaga hak politik warga negara

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui berbagai putusannya, berkomitmen terus ...

Pakar: Sosialisasi komprehensif perlu untuk tingkatkan partisipasi PSU

Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa sosialisasi komprehensif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ...

Akademisi: Keputusan MK terkait hukuman bagi yang tak netral bagus

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia sekaligus Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan keputusan Mahkamah ...

Waka Komisi II: Pilkada ulang 2025 demi jaga keserentakan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang dilakukan ...

Waka Komisi II: Pilkada ulang pada 2025 cukup untuk evaluasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang dilakukan paling lama ...

Wakil Ketua MK soroti opsi surat suara dikirim lewat pos untuk pilkada

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyoroti pilihan metode pemungutan suara melalui pos seperti di Malaysia untuk pemilihan kepala daerah ...

Pakar: Putusan MK soal waktu pilkada ulang jamin kestabilan politik

Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 126/PUU-XXII/2024 mengenai waktu ...

ASN bisa kena pidana kalau tidak netral, pengamat: Tinggal penerapan

Pengamat Politik sekaligus lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad), Hendri Satrio, mengatakan masyarakat hanya tinggal menunggu penerapan sanksi ...

TII: Pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 harus diperkuat

The Indonesian Institute (TII) menyatakan penguatan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 harus tetap ditingkatkan, meski Kemendagri sudah ...

Hukum kemarin, KPK sita rumah di Medan hingga DPR sidak Rutan Salemba

Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, KPK menyita satu rumah mewah di Medan, Sumatera Utara, terkait kasus korupsi ...

Pemkab Banyuwangi beri pendampingan keluarga korban pembunuhan anak

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memberikan pendampingan kepada keluarga korban dugaan kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap anak ...

Revisi UU Cipta Kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian besar gugatan yang diajukan oleh serikat buruh terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ...