counter

Sidang Pileg, MK nilai permohonan Gerindra dapil Lampung bermasalah

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Suasana sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pileg 2019 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pileg 2019, mulai Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8). (ANTARA / Maria Rosari)
Permohonan pemohon memiliki masalah dalam posita dan petitum, karena keduanya tidak berkorelasi dan memiliki isi yang berbeda
Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Konstitusi menilai posita dan petitum dalam permohonan perkara sengketa Pileg 2019 yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Lampung bermasalah, karena tidak berkorelasi.

"Permohonan pemohon memiliki masalah dalam posita dan petitum, karena keduanya tidak berkorelasi dan memiliki isi yang berbeda," ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Permohonan yang mempermasalahkan kursi DPR RI untuk daerah pemilihan Lampung 2 tersebut juga tidak merinci TPS mana yang diduga bermasalah, sehingga Mahkamah kesulitan untuk mendapatkan fakta dalam perkara tersebut.

"Pemohon juga tidak memaparkan sandingan suara versi pemohon dan termohon (KPU). Atas dasar ini, Mahkamah menilai permohonan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sehingga permohonan dinilai kabur dan tidak jelas," ujar Manahan.

Sementara itu, permohonan Gerindra untuk kursi DPRD daerah pemiliah Bandar Lampung 2 juga ditolak oleh Mahkamah karena dalil yang dibuat oleh pemohon dinilai tidak kuat secara hukum.

Sebagai contoh pemohon mempermasalahkan perolehan suaranya di 23 TPS, namun setelah dicermati oleh Mahkamah ternyata hanya 22 TPS yang diduga bermasalah.

Mahkamah juga menyandingkan formulir C1 dan formulir DAA1 untuk menemukan permasalahan sebagaimana didalilkan pemohon, namun Mahkamah tidak menemukan perbedaan perolehan suara tersebut.

"Tidak terjadi pengurangan suara yang merugikan pemohon, selain itu saksi pemohon dalam sidang pembuktian juga tidak mempermasalahkan suara di berbagai jenjang perhitungan suara," kata Manahan.

Peneliti LIPI: evaluasi pemilu serentak demi demokrasi yang lebih baik

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Peringatan HUT Kota Padang ke-350 digelar tanpa anggota dewan Sebelumnya

Peringatan HUT Kota Padang ke-350 digelar tanpa anggota dewan

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta