Media Babel diminta tidak publikasikan "quick count" pilpres

Pangkalpinang (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta media massa tidak memublikasikan quick count atau hitung cepat pemilihan presiden (pilpres) karena data dari lembaga survei tersebut tidak resmi sehingga dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat setelah Pemilu 2019.

"Kami berharap media massa elektronik, cetak dan media sosial mengikuti imbauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tidak menyiarkan quick count pilpres," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel Sudarman di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan quick count yang dikeluarkan berbagai lembaga survei tersebut tidak resmi dan dapat mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat pascapemilihan presiden pada 17 April 2019.

"Penanyangan quick count di media massa khususnya televisi ini akan membuat persepsi orang semakin kental, bahwa capres tersebut menang pada pemilu ini," ujarnya.

Menurut dia, imbauan KPI agar media massa tidak menyiarkan secara terus-menerus hasil quick count sangat tepat untuk menciptakan kondusivitas masyarakat pascapilpres.

"Secara psikologis imbauan KPI sangat bagus dan tepat agar masyarakat tetap tenang menunggu hasil penghitungan suara yang dikeluarkan KPU," katanya.

Ia berharap media massa tidak secara terus-menerus menayangkan hasil quick count pemilu ini karena akan menimbulkan hal yang negatif. Apalagi masing-masing capres juga sudah mengklaim keunggulan dalam memperoleh suara.

"Kita percaya media massa akan menjalankan imbauan ini, namun yang sulit untuk memantau dan melarang penyebaran quick count melalui media sosial karena facebook, twitter dan lainnya milik pribadi perorangan," katanya.  
Baca juga: Diskominfo Babel imbau warganet bijak sikapi "quick count"
Baca juga: MUI ajak masyarakat tenang sikapi "quick count"