Jokowi-Amin: kami tidak punya "potongan" diktator

Delapan parpol penuhi ambang batas parlemen, PDIP suara terbanyak
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan tidak mempunyai "potongan" diktator atau otoriter.

Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan "closing statement" (kata penutup) pada acara debat perdana calon presiden dan wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam.

"Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya dan Ma'ruf Amin juga tidak mempunyai rekam jejak melanggar HAM,

"Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi, Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami akan gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," ucap Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis malam menggelar debat perdana debat calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam pemilihan umum 2019.

Debat diikuti oleh pasangan calon no urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Debat perdana kali ini mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia dan terorisme dengan panelis Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti dan Ahli Tata Negara Margarito Kamis.
Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
Hasto: Prabowo blunder sebut Presiden "Chief of Law Enforcement" Sebelumnya

Hasto: Prabowo blunder sebut Presiden "Chief of Law Enforcement"

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS Selanjutnya

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS