Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 392 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas saat proses pemungutan suara di TPS khusus lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wilayah DKI Jakarta.
Pemungutan suara di lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan) dan LPKA di wilayah DKI Jakarta akan diikuti oleh 14.762 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap TPS Khusus Lapas/Rutan/LPKA wilayah DKI Jakarta.
"392 orang KPPS merupakan representasi dari komitmen penuh Kementerian Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan akuntabel," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ibnu Chuldun di Jakarta pada Jumat.
Ibnu juga menegaskan bahwa anggota KPPS di Lapas/Rutan/LPKA wilayah DKI Jakarta merupakan jajaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Kanwil Kumham DKI Jakarta siapkan 56 TPS khusus untuk warga binaan
Demi kelancaran proses pemungutan suara di Lapas/Rutan/LPKA DKI Jakarta agar berjalan adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia, Ibnu akan memantau langsung proses pemungutan suara di Lapas Cipinang.
"Saya akan memantau langsung di Lapas Cipinang," kata Ibnu.
Seiring dengan itu, 56 TPS Khusus Lapas/Rutan/LPKA dibentuk untuk memastikan bahwa setiap warga binaan yang memiliki hak suara dapat melaksanakan hak politiknya secara demokratis.
TPS Khusus tersebut tersebar di Lapas Cipinang 12 unit, Lapas Narkotika Jakarta (11), Lapas Perempuan Jakarta satu unit, Lapas Salemba tujuh unit, Rutan Pondok Bambu dua unit, Rutan Cipinang 10 unit, Rutan Jakarta Pusat (12 unit) dan LPKA Jakarta satu unit.
Baca juga: Ahok-Djarot menang di lima TPS rutan Cipinang
Anggota KPPS telah menjalani pelatihan khusus untuk memastikan pemahaman mendalam tentang proses pemilihan dan peraturan terkait.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta juga menegaskan pentingnya pemahaman terkait netralitas untuk dimiliki setiap anggota KPPS di TPS Khusus Lapas/ Rutan/LPKA dalam menjalankan tugasnya.
Netralitas ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.
Dengan menjaga netralitas diharapkan seluruh
pegawai dapat melaksanakan tugasnya tanpa intervensi terhadap kebebasan warga binaan dalam proses pemilihan.
Pemungutan suara di lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan) dan LPKA di wilayah DKI Jakarta akan diikuti oleh 14.762 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap TPS Khusus Lapas/Rutan/LPKA wilayah DKI Jakarta.
"392 orang KPPS merupakan representasi dari komitmen penuh Kementerian Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan akuntabel," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ibnu Chuldun di Jakarta pada Jumat.
Ibnu juga menegaskan bahwa anggota KPPS di Lapas/Rutan/LPKA wilayah DKI Jakarta merupakan jajaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Kanwil Kumham DKI Jakarta siapkan 56 TPS khusus untuk warga binaan
Demi kelancaran proses pemungutan suara di Lapas/Rutan/LPKA DKI Jakarta agar berjalan adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia, Ibnu akan memantau langsung proses pemungutan suara di Lapas Cipinang.
"Saya akan memantau langsung di Lapas Cipinang," kata Ibnu.
Seiring dengan itu, 56 TPS Khusus Lapas/Rutan/LPKA dibentuk untuk memastikan bahwa setiap warga binaan yang memiliki hak suara dapat melaksanakan hak politiknya secara demokratis.
TPS Khusus tersebut tersebar di Lapas Cipinang 12 unit, Lapas Narkotika Jakarta (11), Lapas Perempuan Jakarta satu unit, Lapas Salemba tujuh unit, Rutan Pondok Bambu dua unit, Rutan Cipinang 10 unit, Rutan Jakarta Pusat (12 unit) dan LPKA Jakarta satu unit.
Baca juga: Ahok-Djarot menang di lima TPS rutan Cipinang
Anggota KPPS telah menjalani pelatihan khusus untuk memastikan pemahaman mendalam tentang proses pemilihan dan peraturan terkait.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta juga menegaskan pentingnya pemahaman terkait netralitas untuk dimiliki setiap anggota KPPS di TPS Khusus Lapas/ Rutan/LPKA dalam menjalankan tugasnya.
Netralitas ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.
Dengan menjaga netralitas diharapkan seluruh
pegawai dapat melaksanakan tugasnya tanpa intervensi terhadap kebebasan warga binaan dalam proses pemilihan.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
