Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan program bantuan sosial (bansos) akan tetap berjalan pada 2024 dan bebas dari politisasi.
Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
"Seluruh perintah konstitusi akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa.
Hasto mengatakan hal tersebut sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema "Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara".
"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Dia juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin.
Pasangan calon nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan bahwa partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, lanjut Aria Bima, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Baca juga: PDIP kecam kekerasan yang dilakukan oknum TNI pada relawan Ganjar
Baca juga: Hendri Satrio sebut PDIP, Gerindra, dan PKB akan di tiga besar
Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
"Seluruh perintah konstitusi akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa.
Hasto mengatakan hal tersebut sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema "Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara".
"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Dia juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin.
Pasangan calon nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan bahwa partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, lanjut Aria Bima, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Baca juga: PDIP kecam kekerasan yang dilakukan oknum TNI pada relawan Ganjar
Baca juga: Hendri Satrio sebut PDIP, Gerindra, dan PKB akan di tiga besar
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
