pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Tag: ajukan-gugatan

Moeldoko: Masyarakat bisa ajukan komplain bila ASN tidak netral

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan masyarakat bisa mengajukan komplain bila mendapati aparatur sipil negara (ASN) yang ...

Gibran ajukan cuti untuk kegiatan di Jakarta

Wali Kota Surakarta yang juga bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengajukan cuti untuk melakukan ...

Menhan Prabowo ajukan cuti untuk daftar Pilpres

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajukan izin cuti kerja kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk pendaftaran calon presiden di Komisi ...

KPU ajukan Rp27,3 miliar untuk pembiayaan Pilkada Batam

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Kepulauan Riau mengajukan anggaran sekitar Rp27,3 miliar untuk seluruh tahapan pemilihan kepala daerah setempat ...

KPU Pekalongan ajukan anggaran pilkada Rp35 miliar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengajukan usulan anggaran Pemilihan Kepala Daerah periode 2020-2025 sebesar Rp35 ...

KPU minta partai politik bersiap ajukan calon dalam Pilkada 2020

Penyelenggaraan uji publik Rancangan Peraturan (PKPU) untuk Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik diharapkan siap untuk ...

FAPP ajukan diri sebagai pihak Terkait Tidak Langsung di MK

Sejumlah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mengajukan diri sebagai pihak Terkait Tidak Langsung dalam sengketa ...

PKB ajukan 28 permohonan PHPU ke MK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengajukan sebanyak 28 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi ...

Caleg DPD Maluku Utara ajukan sengketa hasil Pileg

Seorang calon legislator dari Dewan Perwakilan Daerah Maluku Utara menjadi pendaftar pertama pengajuan permohonan sengketa Pemilu Legislatif di ...

Pengamat: BPN tak percaya diri ajukan sengketa ke MK

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan, MHum menilai, Badan Pemenangan Nasional (BPN) ...