Tag: ahli hukum tata negara

Memelihara keharmonisan masyarakat Lampung pada Pilkada serentak 2024

Menjelang Pilkada Serentak 27 November, semua pihak diharapkan menciptakan suasana kondusif dan damai demi kelancaran pemilihan yang krusial bagi ...

Hamdan Zoelva: Mutasi oleh kepala daerah petahana bisa diuji di PTUN

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyarankan mutasi pejabat yang dilakukan kepala daerah petahana pada Pilkada 2024 dapat ...

Gerindra: Yang ingin ikut di pemerintahan Prabowo harus diapresiasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan orang-orang yang ingin ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan Presiden ...

Keluarga harap nama Gus Dur dipulihkan hingga ke kurikulum sekolah

Keluarga mendiang presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berharap nama dan martabat Gus Dur dipulihkan hingga ke kurikulum ...

KPK: Konflik kepentingan embrio tindak pidana korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa konflik kepentingan sebagai embrio yang memicu praktik tindak pidana ...

Pakar: Semua pihak harus ikuti putusan MK terkait pilkada

Pakar hukum administrasi negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Abdul Aziz Nasihuddin mengatakan bahwa semua pihak harus mengikuti ...

Kelompok akademisi dan sipil desak DPR hentikan revisi UU Pilkada

Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang merupakan gabungan/kelompok dari akademisi dan masyarakat sipil pemerhati hukum ...

Hari lahir Kemenkumham resmi dinamakan "Hari Pengayoman"

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly secara resmi menetapkan penyebutan hari lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi ...

Kemarin, Puan sebut no viral no justice hingga Jokowi kunjungi Lampung

Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa fenomena "no viral, no ...

Anggota DPR akui RUU Dewan Pertimbangan Agung diusulkan secepat kilat

Anggota DPR RI Djarot Saiful Hidayat mengakui usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang ...

Mewujudkan DPD yang kuat dan berdampak

Transformasi lembaga perwakilan di Indonesia pasca-amendemen UUD 1945 belum mampu mendorong konsolidasi demokrasi secara nyata. Hal ini ...

Ketua MPR: Pelantikan presiden-wapres hasil Pemilu tak bisa dijegal

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih hasil Pemilu 2024 sangat sulit untuk bisa dijegal ...

Rakernas APHTN-HAN 2024 beri rekomendasi penataan kabinet presidensial

Rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN) 2024 memberikan sejumlah rekomendasi ...

Refly Harun hadir dalam aksi tolak hasil Pemilu 2024 depan KPU RI

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun turut serta hadir dalam aksi menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2024 di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) ...

Mahfud sebut pengajuan hak angket DPR untuk pemilu sangat boleh 

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 ...