Tag: ahli hukum tata negara

Fraksi Golkar MPR gelar FGD bahas PPHN

Fraksi Partai Golkar MPR RI pada Kamis 8 September 2022 menggelar forum grup diskusi untuk membahas soal Pokok-pokok Haluan Negara ...

Inspektur Kemendagri jadi saksi Ade Yasin di sidang dugaan suap BPK

Bupati nonaktif Bogor AdeYasin menghadirkan Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri Arsan Latif sebagai saksi ahli dalam sidang dugaan ...

Ketua Fraksi NasDem: MPR RI akan bentuk panitia ad hoc rumuskan PPHN

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa MPR RI sedang melakukan kajian menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui ...

Rektor UWM dorong munculnya ahli pada Bidang Hukum Keistimewaan DIY

Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Edy Suandi Hamid mendorong munculnya para ahli yang memiliki konsentrasi pada Bidang Hukum ...

Partai Buruh gugat UU Pemilu ke MK

Partai Buruh mengajukan permohonan peninjauan kembali atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ...

Kuasa hukum Mardani Maming hadirkan ahli hukum di sidang praperadilan

Tim kuasa hukum Mardani H Maming menghadirkan ahli hukum tata negara Dr Aan Eko Widiarto untuk membuktikan bahwa Komisi Pemberantasan ...

KPK hadirkan dua ahli dalam sidang praperadilan Mardani Maming

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli pidana dan ahli perbankan dalam lanjutan sidang praperadilan dengan pemohon mantan Bupati Tanah ...

Polresta Surakarta periksa lima pengurus Khilafatul Muslimin

Penyidik Polres Kota Surakarta memeriksa lima pengurus Khilafatul Muslimin Ummul Quro Solo, Jawa Tengah, terkait dengan kegiatan kelompok ...

Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Girah atau semangat mendirikan partai berbasis massa Islam hingga saat ini belum redup. Kejayaan Masyumi pada Pemilu 1955 mungkin masih jadi pijakan ...

Polda Banten amankan empat tersangka korupsi pengadaan lahan di Serang

Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengamankan empat tersangka kasus korupsi pengadaan lahan untuk stasiun peralihan akhir (SPA) sampah di Kabupaten ...

Menkumham: Banyak parpol yang tidak aktif berpotensi ganggu demokrasi

Menkumham Yasonna H. Laoly menyebut banyak partai politik (parpol) yang tidak aktif menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga berpotensi mengganggu ...

Ambang batas pencalonan presiden dalam sistem presidensial

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold telah menjadi salah satu isu panas menjelang Pemilihan Umum 2024. Padahal, pemilihan ...

Polda Maluku Utara rencana usulkan pembentukan Polresta Sofifi

Polda Maluku Utara berencana mengusulkan pembentukan Polresta Sofifi dalam upaya mendukung kondisi kamtibmas, karena daerah itu ibukota Provinsi ...

Akademisi: Kewenangan DPD RI Harus Diperkuat

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra mengatakan perlunya memperkuat kewenangan DPD RI dan ...

Ahli: Kewenangan DKPP timbulkan kesetiaan ganda penyelenggara pemilu

Ahli Hukum Tata Negara Indonesia Zainal Arifin mengatakan bahwa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dapat menimbulkan ...