UU KPK baru, Anita Wahid: Perlu kolaborasi gerakan berantas korupsi
Pasca revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) Anita Wahid mengatakan para penggiat antikorupsi ...
Pasca revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) Anita Wahid mengatakan para penggiat antikorupsi ...
Ragam peristiwa Hukum yang terjadi Minggu (12/1/2019) disiarkan ANTARAnews.com dan masih dapat dibaca kembali untuk mengawali informasi Anda pada ...
Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Dr Fahri Bachmid SH MH, mempertanyakan kerugian kontitusional dua ...
Guru besar Hukum Tata Negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda berpendapat jika pengaruh politik dari parlemen sangat terasa ...
Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis mengemukakan penunjukkan Irjen Polisi Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Polisi Gatot ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada wacana publik untuk menghadirkan kembali keberadaan utusan golongan di MPR RI seperti yang diusulkan PP ...
Perwakilan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas dan mendiskusikan berbagai ...
Kader Partai Bulan Bintang (PBB) di sejumlah wilayah resah karena belum ada kepastian keterlibatan partai besutan ahli hukum tata ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan in house training (IHT) atau pelatihan internal untuk mendalami korupsi partai politik ...
Pendiri GoJek, Nadiem Makarim, mendatangi Istana Kepresidenan. "Saya dipanggil Presiden," kata dia, kepada pers, di Istana ...
Pimpinan KPK jilid IV Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif dan Saut Situmorang telah membentuk tim transisi sejak 18 ...
Ahli hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Stefanus Kotan, SH, MHum menilai peraturan pemerintah pengganti ...
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berharap Presiden Joko Widodo dapat memberikan keputusan terbaik terhadap usulan revisi Undang-undang ...
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan perlu ada lembaga pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pengawasan ...
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai usulan kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi ...