Ahli: Alih status pegawai KPK jadi ASN berisiko pada independensi
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Apratur Sipil Negara (ASN) akan ...
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Apratur Sipil Negara (ASN) akan ...
Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan sependapat dengan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Saldi Isra yang menyatakan bahwa amendemen ...
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan terdapat implikasi hukum bila wacana masa jabatan presiden tiga periode jadi diterapkan atau ...
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, tampil menjadi saksi ahli dalam sidang perkara dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ...
Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Polisi Argo Yuwono mengatakan akan memberikan penjelasan terkait kasus ujaran kebencian yang ...
Anak ahli hukum tata negara, Yusril Ihza, yaitu Yuri Kemal Fadlullah, yang sekaligus calon bupati Belitung Timur, Kepulauan Bangka ...
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebutkan bahwa harus ada diskusi dari para ahli hukum tata negara terkait instruksi Menteri Dalam ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan rencana Presiden Joko Widodo memberikan Bintang Mahaputera kepada ...
Kepala Dinas Permodalan dan Perizinan Kota Dumai, Provinsi Riau, Hendri Sandra menyatakan kesiapan untuk mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN) ...
Ahli hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr Fahmi Bachmid, menilai Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan ...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyayangkan diskusi virtual oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum, ...
Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Prof Hariadi Kartodihardjo menyarankan agar perumus RUU Cipta Kerja (omnibus law) ...
Ahli hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nusat tenggara Timur Dr Stefanus Kotan, SH, MHum mengatakan pemerintah daerah ...
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) bersama Hakim Konstitusi Aswanto (kiri), Arief Hidayat (kedua kanan) dan ...