H-1 debat capres, Jokowi berlatih

Nantilah saya belum tahu disuruh ngapain

Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berlatih pada H-1 menjelang debat pertama yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

"Nantilah saya belum tahu disuruh ngapain. Nanti setelah kita bicara di dalam baru," kata Joko Widodo (Jokowi) di gedung Djakarta Theater Jakarta, Rabu.
   
Jokowi datang bersama dengan koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Ercik Thohir, Wakil Ketua TKN sekaligus juru bicara Abdul Kadir Karding dan Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong.
   
"Hari ini adalah momentum strategis untuk menentukan visi misi Pak Presiden Jokowi karena itu kita perlu mempersiapkan secara baik agar momentum ini betul-betul, selain TKN beliau juga ingin mengetahui persiapan teknis kami dalam menyiapkan debat ini," kata Karding.
   
Menurut Karding, ada sejumlah hal yang dilatih. Pertama bagaimana menyampaikan kalimat yang dibatasi waktu, kedua, penyamaan persepsi antara Jokowi dan Ma'ruf Amin serta ketiga mencari tata letak dan posisi duduk penonton.
   
"Secara konten semua siap, Kyai Ma'ruf berdiskusi dengan waktu yang cukup panjang. Materi debat sambil jalan mereka sudah diskusi. Jokowi tidak perlu didiskusikan dan bukannya sombong dua kali Walikota dan gubernur," tambah Karding.
   
Sementara Ma'ruf Amin sudah berlatih sejak pukul 17.00 WIB sendiri dan sudah beberapa kali.
   
"Para pakar ada Riza Primadi, Tina Talisa, Pak Yusril Ihza Mahendra yang membantu," kata Erick.
   
TKN juga mengantisipasi sejumlah pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat debat oleh pasangan lawan.
   
"Apakah dari paslon siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti kasus Novel (Baswedan) dan HAM, justru besok yang akan dijelaskan," tambah Erick.

Baca juga: Moeldoko akui Jokowi-Ma'ruf berlatih khusus debat

Baca juga: Jokowi akan pilih kostum tenun saat acara debat

Baca juga: Debat capres sarana pendidikan politik rakyat