Tag: hukum pemilu

Bawaslu nilai AI dan transaksi digital ubah pola pelanggaran pemilu

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menilai perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi digital telah ...

Bawaslu sebut harmonisasi KUHP-KUHAP cegah ketidakpastian hukum pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan pentingnya harmonisasi Undang-Undang Pemilu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab ...

Bawaslu nilai KUHP baru perkuat penegakan hukum pemilu

ANTARA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai penyesuaian aturan pemilu dengan KUHP dan KUHAP baru menjadi langkah penting ...

Skandal pemilu tekan tingkat kepuasan presiden Korea Selatan

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung turun menjadi 57 persen setelah terseret dampak skandal kekurangan surat suara ...

Menguak strategi reformasi hukum Pemilu nasional

Di atas arena demokrasi, regulasi pemilu merupakan papan permainan yang menentukan arah langkah setiap bidak kekuasaan demi terciptanya stabilitas ...

Pakar nilai ambang batas ikut komisi di DPR sebagai gagasan rasional

Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai usulan penentuan ambang batas parlemen ...

KPK: Perlu ada aturan pembatasan pemakaian uang tunai pada pemilu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan perlu ada aturan mengenai pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum ...

KPK: Penegakan hukum atas pelanggaran pemilu belum berjalan optimal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penegakan hukum atas pelanggaran yang terkait pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah belum ...

KPK temukan indikasi penyuapan terhadap penyelenggara pemilu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajian yang dilakukan melalui Direktorat Monitoring menemukan adanya indikasi penyuapan terhadap ...

KPK usul lima poin perbaikan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan untuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalkan potensi korupsi. ...

Menko Yusril: Revisi UU Pemilu peluang pembenahan secara komprehensif

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Meko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai revisi ...

Yusril sebut pemilu harus jaga kepercayaan dan legitimasi publik

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemilu tidak hanya soal prosedur, tetapi juga ...

Pakar nilai KPU masuk cabang kekuasaan keempat perkuat independensi

Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai usulan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi ...

Pakar: Ambang batas fraksi lebih menjamin keterwakilan suara rakyat

Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengemukakan penerapan ambang batas fraksi lebih ...

Pakar: Banyak suara terbuang bila ambang batas parlemen naik

Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan wacana kenaikan ambang batas parlemen ...