Tag: hukum pemilu

Polri serahkan pembentukan panja netralitas kepada Komisi III DPR

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan rencana pembentukan Panitia Kerja atau Panja Pengawasan Netralitas Polri pada Pemilu 2024 kepada ...

Komisi III DPR apresiasi kesiapan Polri jaga keamanan Pemilu 2024

Komisi III DPR RI mengapresiasi kesiapan Polri terkait keamanan dan menjamin pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2024 melalui operasi Mantap ...

Bawaslu tak boleh batasi kegiatan sosialisasi parpol

Ahli pemilu Said Salahudin mengatakan bahwa Bawaslu tak boleh membatasi ruang gerak partai politik untuk melakukan sosialisasi kepada ...

Asosiasi Pengajar HTN-HAN beri rekomendasi terkait sengketa pemilu

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) memberikan sejumlah rekomendasi terkait dengan dinamika sengketa pemilu ...

Masih banyak cara kurangi beban kerja KPPS

Meski penghitungan suara dengan metode dua panel di tempat pemungutan suara (TPS) tidak jadi diterapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masih ...

Pakar sebut penghitungan suara dua panel di TPS kurangi akses pemilih

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menyebut penghitungan suara dengan metode dua panel akan mengurangi akses pemilih atau ...

Ukraina kutuk "pemilu palsu" Rusia di wilayah pendudukan

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam "pemilu palsu" yang digelar Rusia di wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat, dengan mengatakan ...

Pakar: Putusan MA oase gerakan keterwakilan perempuan

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 merupakan oase bagi masa depan gerakan ...

Bawaslu luncurkan Pos Konsultasi Hukum demi pemilu berkualitas

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan Pos Konsultasi Hukum bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang ...

Kepastian hukum dalam pemilu beri rasa keadilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hingga saat ini masih berlaku. Bahkan, undang-undang ini untuk kali kedua ...

Pakar sebut kemerdekaan hakim harus perhatikan pula UU Pemilu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menyatakan bahwa kemerdekaan hakim untuk memutus sejatinya harus pula memperhatikan ...

Konstitusi beri kewenangan pembentuk UU tentukan syarat cawapres

Syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (UU). Dengan demikian, pembentuk undang-undanglah yang ...

Pakar: Batas usia capres/cawapres kewenangan pembentuk UU

Pakar kepemiluan Titi Anggraini mengemukakan bahwa kewenangan menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah pembentuk ...

Sekjen Kemendagri: ASN harus netral pada Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam menghadapi ...

Pemohon belum tahu putusan MA soal uji materi PKPU 10/2023

Titi Anggraini, salah satu pemohon uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum ke ...