Partai Buruh: KPU perlu perbaiki aturan teknis pencalonan legislatif
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu memperbaiki aturan teknis pencalonan ...
Tag: hukum pemilu
Menko Polhukam minta Sentra Gakkumdu antisipasi kecurangan Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan(Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada jajaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu) ...
Thailand kembali diintai krisis politik
Thailand kerap disebut negara yang paling sering mengalami kudeta. Menurut Profesor Paul Chambers dari Universitas Chiang Mai, sekitar 30 kudeta, ...
Bawaslu gelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu III Tahun 2023 untuk menyebarluaskan isu-isu dan permasalahan ...
Titi: Perkuat afirmasi keterwakilan perempuan melalui sistem "zipper"
Pegiat pemilu Titi Anggraini menyebut salah satu perbaikan sistem pemilu secara gradual (sedikit demi sedikit), antara lain, dengan memperkuat ...
Titi: Sistem pemilu harus koheren dengan model keserentakan
Anggota Dewan Pembina Perludem(Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini mengemukakan bahwa pilihan sistem pemilu harus pula koheren ...
Titi: Permohonan uji materi PKPU ke MA belum kedaluwarsa
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan permohonan uji materi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD ...
Titi: Data keterwakilan perempuan di setiap dapil perlu ditampilkan
Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menampilkan data persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah ...
Kemendagri ajak pahami sistem pemilu dari perspektif ilmu pengetahuan
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengajak masyarakat untuk memahami sistem pemilu dari ...
Titi: MA bisa prioritaskan permohonan uji materi PKPU
Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Agung bisa memprioritaskan permohonan uji ...
Koalisi masyarakat sipil ajukan JR Pasal 8 ayat 2 PKPU No.10/2023
Koalisi organisasi dan masyarakat sipil, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, mengajukan uji materi (judicial review/JR) Pasal 8 ayat (2) ...
Titi: LPSDK instrumen untuk cek akuntabilitas dana kampanye
Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menilai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) adalah ...
Gotong royong dana kampanye singkirkan cukong politik dalam pemilu
Dana kampanye hasil gotong royong masyarakat setidaknya mempersempit ruang cukong dan botoh politik pada pesta demokrasi, sekaligus mencegah oligarki ...
Titi: Penerimaan uang elektronik harus masuk rekening dana kampanye
Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan penerimaan sumbangan dalam bentuk uang elektronik ...
LHKPN sebagai alat kontrol kewajaran harta wakil rakyat
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seyogianya menjadi salah satu persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada pemilihan ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
