Tag: hukum pemilu

Thailand kembali diintai krisis politik

13 Juli 2023 05:43

Thailand kerap disebut negara yang paling sering mengalami kudeta. Menurut Profesor Paul Chambers dari Universitas Chiang Mai, sekitar 30 kudeta, ...

Bawaslu gelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu

10 Juli 2023 15:33

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu III Tahun 2023 untuk menyebarluaskan isu-isu dan permasalahan ...

Titi: Perkuat afirmasi keterwakilan perempuan melalui sistem "zipper"

13 Juni 2023 09:50

Pegiat pemilu Titi Anggraini menyebut salah satu perbaikan sistem pemilu secara gradual (sedikit demi sedikit), antara lain, dengan memperkuat ...

Titi: Sistem pemilu harus koheren dengan model keserentakan

12 Juni 2023 20:17

Anggota Dewan Pembina Perludem(Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini mengemukakan bahwa pilihan sistem pemilu harus pula koheren ...

Titi: Permohonan uji materi PKPU ke MA belum kedaluwarsa

10 Juni 2023 17:45

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan permohonan uji materi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD ...

Titi: Data keterwakilan perempuan di setiap dapil perlu ditampilkan

10 Juni 2023 08:18

Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menampilkan data persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah ...

Kemendagri ajak pahami sistem pemilu dari perspektif ilmu pengetahuan

7 Juni 2023 18:24

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengajak masyarakat untuk memahami sistem pemilu dari ...

Titi: MA bisa prioritaskan permohonan uji materi PKPU

5 Juni 2023 18:09

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Agung bisa memprioritaskan permohonan uji ...

Koalisi masyarakat sipil ajukan JR Pasal 8 ayat 2 PKPU No.10/2023

5 Juni 2023 17:11

Koalisi organisasi dan masyarakat sipil, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, mengajukan uji materi (judicial review/JR) Pasal 8 ayat (2) ...

Titi: LPSDK instrumen untuk cek akuntabilitas dana kampanye

30 Mei 2023 18:59

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menilai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) adalah ...

Gotong royong dana kampanye singkirkan cukong politik dalam pemilu

29 Mei 2023 21:17

Dana kampanye hasil gotong royong masyarakat setidaknya mempersempit ruang cukong dan botoh politik pada pesta demokrasi, sekaligus mencegah oligarki ...

Titi: Penerimaan uang elektronik harus masuk rekening dana kampanye

29 Mei 2023 14:13

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan penerimaan sumbangan dalam bentuk uang elektronik ...

LHKPN sebagai alat kontrol kewajaran harta wakil rakyat

26 Mei 2023 08:12

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seyogianya menjadi salah satu persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada pemilihan ...