counter

Sidang Pileg, MK akan putus 72 perkara sengketa Pileg 2019

Calon independen minimal didukung 24 ribu calon pemilih
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. (ANTARA News/Maria Rosari)
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi pada Rabu menggelar sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 hari kedua untuk 72 dari 202 perkara di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi  (MK) Jakarta.

Pada hari kedua pembacaan putusan, Mahkamah akan memutus 72 perkara dari 18 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Gorontalo, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur.

Selain itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jambi, Maluku Utara dan DKI Jakarta.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara PHPU Legislatif 2019 ini digelar selama empat hari mulai Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8).

Pada hari pertama sidang putusan, Majelis Hakim Konstitusi akan membacakan 67 perkara sengketa Pileg 2019.

Sementara pada hari kedua akan diputus 72 perkara sengketa Pileg 2019, kemudian 41 dan 39 perkara masing-masing pada hari ketiga dan keempat.

Baca juga: Sidang Pileg, lokus permohonan PDIP di Kabupaten Dompu salah
Baca juga: Sidang Pileg, permohonan Gerindra di Kepri dikabulkan sebagian
Baca juga: Sidang Pileg, MK gugurkan permohonan Ketua Adat Lagopo


Sebelumnya, Mahkamah menerima 260 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dan diperiksa dalam sidang pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan KPU, pihak terkait dan Bawaslu.

Kemudian pada Senin (22/7) Mahkamah melalui putusan sela menyatakan tidak akan melanjutkan 58 perkara dari 260 perkara perselisihan hasil Pileg 2019.

Dalam putusan tersebut dinyatakan 122 perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian, sementara 80 perkara lainnya yang tidak disebutkan dalam pembacaan putusan sela akan kembali dipanggil pada pembacaan putusan akhir.

Capaian MK percepat penyelesaian perkara pengujian UU di 2019

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Sidang Pileg, lokus permohonan PDIP di Kabupaten Dompu salah Sebelumnya

Sidang Pileg, lokus permohonan PDIP di Kabupaten Dompu salah

Deklarasi Santri Dukung Pemilukada Damai Selanjutnya

Deklarasi Santri Dukung Pemilukada Damai