counter

NU Sidoarjo tolak kerusuhan yang nodai sidang MK

Tingkat partisipasi Pemilu 2019 tertinggi setelah reformasi
Deklarasi menolak kerusuhan menjelang sidang sengketa pemilihan presiden oleh Pemuda Pancasila Kabupaten Sidoarjo (Ist)
Jangan mudah terprovokasi berita-berita hoaks fitnah, dan hasutan yang mengajak kita untuk berbuat rusuh. Semua pasrahkan kepada lembaga hukum tertinggi. Mari bijak dan ciptakan kedamaian, serta bersama tolak kerusuhan
Sidoarjo (ANTARA) - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menolak keras terhadap ancaman aksi kerusuhan, yang akan mewarnai dan menodai persidangan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo KH Maskhun, di Sidoarjo Rabu mengatakan, peristiwa 22 Mei di Jakarta lalu adalah pelajaran bagi semua, bagaimana aksi anarkis dan kerusuhan saat itu tentu sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian negeri tercinta.

"Kerusuhan hanyalah tindakan yang sangat merugikan bangsa. Ketenangan, ketentraman dan kedamaian masyarakat pun terusik akibat aksi-aksi kerusuhan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, menjelang penyelesaian sengketa pilpres dalam sidang MK, pihaknya dengan tegas menolak aksi-aksi kerusuhan yang dapat menodai proses konstitusi di MK tersebut.

"Jangan mudah terprovokasi berita-berita hoaks fitnah, dan hasutan yang mengajak kita untuk berbuat rusuh. Semua pasrahkan kepada lembaga hukum tertinggi. Mari bijak dan ciptakan kedamaian, serta bersama tolak kerusuhan," pesannya.

Dengan menolak kerusuhan dan berupaya menciptakan kedamaian, menurutnya Indonesia akan menjadi negara yang aman, tentram, damai dan maju di kancah dunia.

Ungkapan serupa juga disampaikan oleh elemen masyarakat dari Pemuda Pancasila Sidoarjo yang mendeklarasikan diri menolak kerusuhan menjelang sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Sidoarjo H. Mursidi, mengatakan, Pemuda Pancasila Kabupaten Sidoarjo menyuarakan menolak dan melawan segala bentuk kerusuhan, dan mendukung TNI-Polri dalam menjaga keamanan di Republik Indonesia.

"Deklarasi menolak segala bentuk kerusuhan dan dukungan kepada TNI-Polri ini harus tegas kami sampaikan, agar tidak ada upaya-upaya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, khususnya kedamaian bangsa jelang masa persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Menurutnya, kerusuhan harus dilawan bersama-sama. Jangan sampai proses demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan dengan baik, tercoreng dengan aksi-aksi inkonstitusi dan tidak bertanggung jawab.

"Sekali lagi kami dengan tegas menolak dan siap melawan segala aksi kerusuhan demi keutuhan NKRI," katanya.

Baca juga: Anwar Usman tegaskan MK independen tidak dapat diintervensi
Baca juga: FKUB Sidoarjo minta masyarakat jangan terpancing provokasi
Baca juga: Pemkab-MUI Batang tolak mobilisasi massa ke Jakarta
Baca juga: FPI Kota Bandung kirimkan 500 simpatisan kawal sengketa pilpres di MK
Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
Ketua MK berharap situasi aman pascaputusan sengketa Pilpres Sebelumnya

Ketua MK berharap situasi aman pascaputusan sengketa Pilpres

49 anggota DPRD Tulungagung resmi dilantik Selanjutnya

49 anggota DPRD Tulungagung resmi dilantik