Ketua PCNU Sidoarjo tolak ajakan People Power

Mari tolak people power bersama-sama

Sidoarjo (ANTARA) - Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo KH Maskun, menolak ajakan gerakan people power karena kental kaitannya dengan kepentingan salah satu pasangan calon yang tidak terima akan hasil Pemilu 2019.

"Melalui ajakan aksi yang bertentangan dengan koridor-koridor hukum negara. Jadi aksi ini jelas tidak konstitusi," katanya.

Ia mengemukakan, yang terpenting saat ini adalah upaya-upaya rekonsiliasi yang diharapkan mampu meredam tensi politik nasional.

"Saya percaya, bangsa Indonesia dan para elite bangsa itu semakin hari akan semakin mengarah pada rekonsiliasi, kerukunan dan persatuan. Di sana-sini, ada perbedaan itu sudah biasa, namun terus diusahakan agar masing-masing dapat berdialog demi keutuhan bangsa," katanya.

Baca juga: BPN tidak pernah rencanakan "people power"

Menurutnya, perdamaian, persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia saat ini sudah sangat baik.

"Kita juga banyak dipuji negara-negara lain. Jangan hanya karena aksi yang tidak konstitusi, yakni people power citra positif negara kita tercoreng," katanya.

Kepada masyarakat, kata dia, khususnya warga di Sidoarjo, berharap dapat bersabar dan menahan diri.

"Dalam setiap kontestasi pasti ada kalah menang. Mari legowo untuk keutuhan bangsa," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sidoarjo Riza Ali Faizin yang mengatakan jika people power jelas arahnya tidak lagi sekedar menyampaikan aspirasi yang kata mereka ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Akan tetapi arahnya jelas mengganggu keamanan dan keutuhan bangsa," ujarnya.

People power, menurut Riza, merupakan gerakan terstruktur yang merugikan rakyat karena stabilitas negara juga terganggu. Bahkan, gerakan ini kian mengarah pada upaya inkonstitusional.

Ia mengatakan, banyak juga beredar ajakan-ajakan ke masyarakat agar ikut serta dalam people power. Namun, dirinya mengajak supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi.

"Karena kedepankan tabayyun terlebih dahulu, karena people power itu menyalahi aturan negara," ujarnya.

Ia juga menyerukan kepada para sahabat Banser di Kabupaten Sidoarjo, untuk tunggu komando.

"Mari tolak people power bersama-sama," katanya.

Baca juga: DPR: Tidak ada unsur penuhi 'people power'
Baca juga: DPR: masyarakat jangan terpancing wacana "people power"