Ketua MK berharap situasi aman pascaputusan sengketa Pilpres

Polisi temukan TKP lima korban tewas kericuhan 22 Mei
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. (ANTARA/Maria Rosari)
Insya Allah situasi aman dan terkendali pascapengucapan putusan
Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berharap situasi keamanan setelah pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 dapat aman dan terkendali.

"Insya Allah situasi aman dan terkendali pascapengucapan putusan," ujar Anwar di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Anwar mengatakan kondisi dan situasi pascapengucapan putusan akan sangat bergantung pada seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut, termasuk pihak keamanan.

"Tentu dibutuhkan kerja sama yang baik antara MK dengan Bawaslu, KPU maupun pihak keamanan TNI maupun kepolisian di sini," ujar Anwar.

Lebih lanjut Anwar berharap, pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dapat diselesaikan sebelum Shalat Jumat (28/6).

"Bahkan kalau bisa penanganan perkara perselisihan hasil Pilpres selesai hanya satu minggu saja," ucap Anwar.

Sidang pendahuluan perkara sengketa Pilpres 2019 diagendakan digelar pada Jumat (14/6) pagi, dengan menggunakan sistem panel.

Sidang pendahuluan ini merupakan tahap keenam dari sebelas tahap proses penanganan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK.

Tahap selanjutnya adalah sidang pemeriksaan perkara yang diagendedakan pada 17 Juni hingga 21 Juni.

Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 28 Juni,

Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK.

Hakim MK pertanyakan konsistensi jawaban saksi BPN

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Anwar Usman tegaskan MK independen tidak dapat diintervensi Sebelumnya

Anwar Usman tegaskan MK independen tidak dapat diintervensi

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara Selanjutnya

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara