Masyarakat Kulon Progo diimbau menolak gerakan "people power"

DKPP perintahkan KPU berhentikan Ilham Saputra dari ketua divisi
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo (Foto ANTARA/Sutarmi)
Masyarakat Kulon Progo bisa mengambil peran dengan tetap bersikap dewasa dalam mensikapi hasil pemilu
Kulon Progo (ANTARA) - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk menolak gerakan "people power" karena dapat mengakibatkan konflik horizontal yang berkepanjangan dan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Minggu, mengatakan gerakan "people power" dapat menimbulkan perpecahan dan kekacauan itu tidak akan berpengaruh terhadap sikap masyarakat Kulon Progo, sehingga mereka tidak akan terjebak dalam gerakan yang sama sekali tidak cerdas.

"Kasihan rakyat bawah yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup harus menderita karena terjadi konflik. Kita mestinya lebih memikirkan dan meningkatkan kepedulian terhadap rakyat kecil ketimbang memunculkan persoalan baru yang berakibat rakyat terluka," kata Hasto.

Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan penanganan persoalan yang cerdas dari pada melakukan gerakan yang bisa merugikan bahkan menyengsarakan rakyat. Lebih baik kita, para tokoh politik, agama dan pemuda maupun unsur lainnya memikirkan sekaligus membangun gagasan positif dalam upaya memajukan Indonesia dan mensejahteraan rakyat secara menyeluruh

"Di era demokrasi langkah positif yang bisa ditempuh dan itu lebih elegan, menjalin silaturahmi sekaligus membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Sehingga tujuan pemilu untuk memilih pemimpin secara konstitusional tercapai," katanya.

Untuk itu, bupati berharap masyarakat Kulon Progo bisa mengambil peran dengan tetap bersikap dewasa dalam mensikapi hasil pemilu. Sekaligus berperan aktif mencegah terjadinya perpecahan. Sebagai masyarakat yang menikmati perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sekaligus cinta damai tentu masyarakat Kulon Progo akan berupaya maksimal mempersempit ruang perpecahan sebaliknya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami yakin masyarakat Kulon Progo cerdas-cerdas dan tidak mau ikut-ikutan gaduh menggoreng isu gerakan "people power". Mereka akan lebih memilih memikirkan masa depan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengimbau semua pihak agar legawa terhadap seluruh hasil Pemilu 2019 dan mempercayakan sepenuhnya proses Pemilu 2019 pada lembaga berwenang, Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebagai sesama anak Bangsa, saya yakin betul semuanya menginginkan Indonesia maju dan sejahtera dalam situasi aman dan kondusif. Sehingga menyerahkan proses Pemilu 2019 kepada KPU yang saat ini sedang dalam tahap rekapitulasi suara," imbaunya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo yang berasal dari PAN Ponimin Budi Hartono mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, Polri dan TNI yang telah bekerja keras melaksanakan pemilu di Kulon Progo yang lancar.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat partisipasi masyarakat di Kulon Progo lebih dari 80 persen.

"Selanjutnya, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kulon Progo menata masa depan. Hasil penghitungan suara sudah selesai di tingkat kecamatan dan kabupaten. Tinggal harapan ke depan, pemenang pemilu legislatif Kulon Progo ikut mensukseskan kebijakan pembangun untuk masyarakat Kulon Progo," katanya.
Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
Akbar Tandjung: "People power" tidak relevan Sebelumnya

Akbar Tandjung: "People power" tidak relevan

Amien: Pertemuan Jokowi-Prabowo tidak bicarakan pembagian kekuasaan Selanjutnya

Amien: Pertemuan Jokowi-Prabowo tidak bicarakan pembagian kekuasaan