Akbar Tandjung: "People power" tidak relevan

DKPP perintahkan KPU berhentikan Ilham Saputra dari ketua divisi
Politisi senior Akbar Tandjung di Jakarta, Minggu. (Rangga Pandu Asmara Jingga)
Apa relevansinya melakukan 'people power', kita kan negara yang menghormati konstitusi
Jakarta (ANTARA) - Politisi senior Akbar Tandjung menilai gerakan massa "people power" tidak relevan dilakukan untuk menolak hasil Pemilu 2019 yang telah dilakukan oleh lembaga yang sah secara perundang-undangan.

"Apa relevansinya melakukan 'people power', kita kan negara yang menghormati konstitusi," kata Akbar Tandjung seusai menghadiri acara Pidato Kebangkitan Nasional Milenial Melangkah Maju, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan sesuai UU Pemilu, KPU merupakan lembaga yang sah menyelenggarakan pemilu. Jika ada perbedaan pendapat mengenai hasil Pemilu maka dapat menempuh jalur konstitusional melalui pelaporan kepada Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.

"Dengan menghormati konstitusi kita mampu meningkatkan kualitas demokrasi kita," jelas Akbar Tandjung.

Terkait adanya ajakan aksi massa pada 22 Mei 2019, saat pengumuman hasil Pemilu oleh KPU RI, Akbar Tandjung mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah menyatakan sikap untuk menjamin keamanan.

Dia mengajak sleuruh pihak menghormati institusi Polri dan TNI dalam menjalankan tugas memastikan keamanan negara.

"Kita hormati kedua institusi ini. Dan kita tentu berharap aparat berlaku adil sesuai aturan kelembagaan masing-masing," kata tokoh eksponen 66 itu.

Polri perdalam penyidikan dalang kerusuhan pascapemilu

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Bawaslu Papua khawatir penghitungan terlambat ganggu tahapan nasional Sebelumnya

Bawaslu Papua khawatir penghitungan terlambat ganggu tahapan nasional

Perludem: Pertemuan Jokowi-Prabowo pendidikan politik yang kuat Selanjutnya

Perludem: Pertemuan Jokowi-Prabowo pendidikan politik yang kuat