pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Ponpes di Indramayu sepakat tolak keras rencana "people power"

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Acara deklarasi bersama tolak berita hoaks dan tolak people power di Pondok Pesantren Raudlatut Tholibien Indramayu. (ANTARA/Khaerul Izan)
Indramayu (ANTARA) - Pondok Pesantren (Ponpes) di Indramayu, Jawa Barat, menolak keras adanya rencana "people power" atau pengerahan massa yang diduga hendak menolak hasil Pemilihan Presiden dalam Pemilu 2019.

Seperti dikatakan Pengurus Ponpes Raudlatut Tholibien Indramayu Abdul Aziz di Indramayu, Kamis, pihaknya juga sangat menyayangkan gerakan tersebut, karena bisa menimbulkan kegaduhan dan ini harus ditolak.

"Kalau tidak menerima hasil keputusan Pemilu dan menggerakkan massa, maka artinya ada indikasi memecah belah keutuhan bangsa, untuk itu kami sangat menolak 'people power'," katanya.

Aziz mengatakan penolakan gerakan 'people power' secara tegas demi menjaga persatuan dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk itu pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dalam wacana 'people power', karena sudah tidak pada koridor hukum yang benar.

"Kecuali menyampaikan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

Hal senda juga dikatakan Pengasuh Ponpes Cadangpinggan Indramayu KH. Abdul Syakur Yasin bahwa kemerdekaan negara Indonesia ini bukan pemberian cuma-cuma dan ini dibayar keringat, darah serta nyawa para pahlawan.

Untuk itu dirinya mengimbau semua pihak agar menahan diri, demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Persatuan dan kesatuan harus kita pertahankan secara bersama, karena terlalu mahal kalau bangsa kita dikorbankan hanya untuk ambisi pribadi dengan 'people power'," katanya

Menurut Buya Syakur demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara dan diatur dalam undang undang.

Namun demikian, jika demonstrasi sudah anarkis apalagi sampai menggulingkan kekuasaan, maka aparat negara dalam hal ini Polri harus bertindak tegas, agar tidak terjadi provokasi yang meluas sehingga menimbulkan perang sipil atau perang saudara.

"Kalau anarkis, makar, harus tembak di tempat. Ini demi menyelamatkan bangsa. Kalau negara ini bubar kita mau tinggal dimana, kasihan anak cucu kita nanti," tu

Sementara Ketua Ponpes Darul Ma'arif Kaplongan, Kabupaten Indramayu Tabroni menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, Kepolisian dan pihak terkait.

Dia juga mengimbau masyarakat Indramayu khususnya warga Nahdiyin agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya.

"Apalagi berita-berita hoaks yang bisa mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan mari tolak dengan keras upaya-upaya memecah belah bangsa, upaya 'people power' yang sudah meresahkan masyarakat," katanya.
Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
Bupati Bogor: Tidak perlu ada lagi "People Power" Sebelumnya

Bupati Bogor: Tidak perlu ada lagi "People Power"

Tim hukum Ganjar duga Pilpres 2024 dipenuhi pelanggaran prosedural Selanjutnya

Tim hukum Ganjar duga Pilpres 2024 dipenuhi pelanggaran prosedural